Yang KURANG dalam Gerakan dan Perjuangan Papua Merdeka

Yang KURANG dalam Gerakan dan Perjuangan Papua Merdeka

Catatan lalu saya mencoret sedikit tentang "Yang SALAH dalam  Gerakan dan perjuangan Papua Merdeka", lalu sekarang sedikit coretan mengenai yang KURANG dalam perjuangan ini.

Ada perbedaan sedikit dalam mengartikan "YANG SALAH" dan "YANG KURANG". Yang salah maksudknya ia seharusnya ada, tetapi tidak ada saat ini. Sedangkan "YANG KURANG" berarti sebenarnya ada, tetapi ada kekurangan dalam menyokong perjuangan Papua Merdeka.

Yang kurang dalam perjuangan Papua Merdeka, antara lain:

1. Dana perjuangan Papua Merdeka sebagai kekuarangan terbesar dalam perjuangan Papua Merdeka;
2. Tokoh Papua Merdeka "yang disatukan" dalam satu wadah perjuangan;
3. Gagasan TENTANG Papua Merdeka;
4. Gagasan SETELAH PApua Merdeka

Sedikit penjelasan dari point-point di atas:

Ad 1. Dana Revolusi West Papua

Dari sisi administrasi keuangan

Dana perjuangan Papua Merdeka tidak pernah disatukan, tidak pernah dibukukan, tidak pernah ada administrasi keuangan perjuangan Papua Merdeka, apalagi tidak pernah dilaporkan. Masing-masing orang yang mengkleim dirinya sebagai pejuang Papua Merdeka menagih rakyat Papua semaunya, dengan jumlah semaunya dan menggunakannya juga semaunya. Ini sebuah fenomena yang sangat memalukan. Makanya kita sulit membayangkan bagaimana orang memperjuangkan pendirian sebuah negara-bangsa modern tetapi menggunakan cara-cara preman dan masyarakat kampung.

Dari sisi penggunaan Dana

Ditambah lagi, rakyat Papua sendiri tidak pernah memiliki hati yang jernih dan melek untuk melihat siapa saja yang mempermainkan aspirasi dan sumbangan mereka dan siapa yang pantas dipercaya.

Ditambah lagi, Dana Revolusi sepanjang sejarah perjuangan Papua Merdeka kebanyakan dihabiskan dengan JANJI-JANI BELI SENJATA di Jawa ataupun di Papua New Guinea. Sementara senjata-senjata yang dibeli saja berupa senjata tua dan senjata rakitan serta jumlahnyapun satu dua. Apalah gunanya memperlengkapi diri dengan alat-alat tua dan rakitan, ditambah jumlahnya begitu sedikit lalu membanggakan diri berjuang untuk sebuah negara-bangsa modern?

Dari Sisi Pengumpulan Dana

Pengumpulan Dana Revolusi West Papua juga dalam sejarah perjuangan bangsa Papua tidak pernah dilakukan secara profesional. Tidak ada "Pundi Revolusi" yang resmi dan ditagih secara terstruktur.

Disaming tidak ditata dalam penagihannya, orang Papua-pun tidak semua terlibat dalam memberikan sumbangan. Yang memberikan sumbangan yang sama saja, yang jumlahnya tidak sampai 10 ribu orang.

Sebaiknya dana perjuangan Papua Merdeka disumbangkan oleh SELURUH ORANG PAPUA, baik yang kecil maupun dewasa, lelaki dan perempuan; bisa juga atas nama ang telah meninggal ataupun yang akan lahir.

Dana Revolusi juga seharusnya dikelola sebagai sebuah "PAJAK RAKYAT" yang harus disumbang dalam jumlah yang tetap dan dalam waktu yang tetap pula. Misalnya saja kalua satu orang Papua membayar pajak kepada perjuangan Papua Merdeka sebesar Rp.10.000,- (Terbilang: Sepuluh Ribu Rupiah) per tahun, maka jumlah penduduk asli Papua dikalikan dengan jumlah sumbangan setiap tahun akan memberikan sumbangan yang begitu besar kepada perjuangan ini. Akan tetapi itu tidak pernah terjadi. Kita lakukan sumbangan untuk perjuangan dengan cara seperti "Acara bayar maskawin" atau "Acara bayar denda adat", yang berlangsung seketika, oleh orang-orang yang hadir, dan untuk jumlah terbilang saja. Sementara perjuangan ini tidak bisa dibatasi oleh waktu dan tempat, oleh orang yang menyumbang, karena semua orang Papua WAJIB menyumbang. Atau lebih tepat WAJIB MEMBAYAR PAJAK.

Selain WAJIB PAJAK Penduduk Papua, juga ada sumbangan-sumbangan sukarela, sumbangan kedukaan (kematian para pahlawan perjuangan Papua Merdeka), dan donasi lain dari pihak asing (penduduk Papua asal Jawa, Makassar, China, Amerika Serikat dsb.)

Dana ini dikumpulkan dan dikelola oleh wadah Dana Revolusi, yang kemudian mengelola keuangan secara terpisah daripada organisasi Perjuangan Papua Merdeka sebagai badan pengelola keuangan yang independent, dengan sistem administradi, akutansi dan menejemen keuangan yang profesional, yang dapat diaudit secara terbuka, yang dikelola bukan saja oleh orang Papua tetapi oleh tenaga-tenaga profesional yang dapat dibayar sebagai sebuah badan pengelola keuangan.

Ini hanya mimpi, faktanya tidak ada, bukan? Salah siapa?

Ad 2. Tokoh Revolusi West Papua

Yang saya maksudkan dengan tokoh Papua Merdeka bukan berarti tidak ada tokoh sekarang. Tokoh politik dan tokoh militer orang Papua sudah banyak, dan banyak sekali. Yang menjadi persoalan sekarang,

• Apakah kita saling mengakui ke-tokoh-an masing-masing?
• Lebih lanjut lagi, "Apakah kita tahu di mana letak kekuarangan dan kelebih dari tokoh-tokoh dimaksud?"
• Maksudnya, "Apakah kita mau saling mengakui kelebihan dan kekurangan kita dan memberi credit kepada kelebihan yang dimiliki masing-masing tokoh"?

Pertanyaan yang sebenarnya ialah,

• Mengapa orang Papua tidak sanggup menjadikan satu orang saja sebagai tokoh politik dan satu orang juga sebagai tokoh militer untuk perjuangan Papua Merdeka?
• Mengapa kita sibuk dengan membentuk organisasi baru dan mengangkat diri sebagai pimpinan organisasi dimaksud?
• Mengapa kita membentuk organisasi baru, mengangkat diri, lalu tidak pernah mau dan rela mengakui organisasi induk yang telah lama ada dan berjuang beserta para pejuangnya yang seumur hidup mempertahankan aspirasi bangsa Papua tanpa lelah?
• Mengapa kita tidak saja mengangkat tokoh politik dan tokoh militer yang ada saja, walaupun kita membentuk organisasi baru?

Ini semua pertanyaan yang perlu dijawab oleh masing-masing pihak. Yang jelas bangsa Papua ialah bangsa yang paling memenuhi syarat untuk diperbudak, begitu kata Dr. Pdt. Benny Giay. (Kita akan lihat dalam catatan lain tentang "Mengapa bangsa Papua Memenuhi Syarat sebagai Budak")

Ad 3. Ideologi dan Strategi Papua Merdeka

Ideologi dan strategi Papua Merdeka semakin hari semakin bergeser, kalau tidak berganti. Bergeser ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawa, ke luar, ke dalam. Pembentukan organisasi baru dan pengangkatan pemimpin baru setelah membentuk organisasi baru merupakan bukti nyata strategi perjuangan Papua Merdeka tidak berjalan secara profesional dan presentable di pentas politik global.

Politik Papua Merdeka bukan lagi politik era dekolonisasi dengan jalan pintas Blok timur kalau tidak Blok Barat, lalu perkaranya selesai, seperti yang dialami NKRI. Politik Papua Merdeka telah melewati era "black and white politics", kita kini ada di era "gray politics" sehingga warna sayap kiri dan sayap kanan tidak perlu menjadi wacana apalagi dipegang sebagai sebuah ideologi.

Era 1940-an sampai 1960-an memang masa emas kemerdekaan bangsa-bangsa terjajah, karena dengan membentuk nama negara, ada rakyat, ada wilayah, ada bendera, ada lambang negara, maka dapat diajukan ke Sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa setelah ada proklamasi kemerdekaan. Kini bukan saatnya lagi kita buat acara lalu mengumumkan deklarasi kemerdekaan. Politik sekarang sudah berbeda warna dan konstelasinya.

Bukan berarti pintu untuk kemerdekaan bangsa-bangsa terjajah telah terhapuskan, seperti ada yang beritahu saya tahun 2000, bulan Juli. Waktu itu si pemberitahu katakan, "Adik, kalau kita lewat bulan Desember tahun ini berarti peluang untuk kita merdeka langsung terhapus dengan sendirinya, karena PBB tetapkan waktu untuk bangsa-bangsa merdeka di dunia berakhir bulan Desermber tahun 2000." PBB tidak menentukan batas waktu, karena batas waktu Hak Asasi Manusia (HAM) tidak dibatasi. Kalau merdekekaan itu ialah hak segala bangsa, seperti tercantum dalam Mukadimah UUD 1945 dari NKRI, maka hak-hak itu justru diakui dan dilindungi oleh PBB. Sepanjang itu perjuangan kemerdekaan masih dan akan terus ada, sampai manusia menutuskan untuk menghapus Piagam Persersikatan Bangsa-Bangsa dan Piagam HAM PBB.

Kalau perjuangan kemerdekaan bangsa Papua kini merupakan salah satu wujud perlindungan dan penghargaan terhadap HAM, maka kita barangkali patut berhitung bagaimana memanfaatkan peluang-peluang yang tersedia, seingga kita tidak dibodohi oleh wacana dan cara-cara yang telah lewat masanya.

Ad 4. Nilai Tawar Papua Merdeka

Nilai tawar Papua Merdeka dimaksudkan dengan menjawab pertanyaan ini:

• Apa manfaatkan Papua Merdeka bagi orang Papua, Tanah Papua, Melanesia, Pasifik Selatan, Asia Tenggara dan Dunia Semesta?

Jadi, pertanyaanya bukan lagi "Apa artinya Papua Merdeka buat Blok Barat atau Blok Timur?" seperti di waktu NKRI memproklamirkan kemerdekaannya. Pertanyaan lanjutan dari pertanyaan inti di atas ialah:

• Apakah Papua Merdeka berarti sekedar menggantikan Negara Indonesia dengan Negara West Papua, Presiden NKRI dengan Presiden West Papua, Menteri NKRI dengan Menteri West Papua; Pemerintah NKRI dengan Pemerintah West Papua; Parlemen NKRI dengan Parlemen West Papua?
• Apa manfaat yang diperolah NKRI sendiri dari kemerdekaan West Papua?
• Apa manfaat yang diperolah orang Papua sendiri dari kemerdekaan West Papua?
• Apa manfaat yang diperlah Tanah Papua dari kemerdekaan West Papua?
• Apa manfaat yang diperoleh Amerika Serikat, Inggris, Australia, China, Jepang, jerman dari kemerdekaan West Papua?

Manfaat dimaksud dapat dihitung dari berbagai aspek, antara lain

• Aspek keuntungan duit
• Aspek hargadiri dan martabat
• Aspek lingkungan hidup dan keselamatan planet Bumi
• Aspek keamanan dan stabilitas kawasan

Dari semua aspek ini, saya dengan tidak rela tetapi harus katakan, bahwa yang lebih utama dan terpenting dari semua manfaat ini, kalau diurutkan dalam daftar bernomor menurut tingkat kepentingannya, maka kepentingan Blok Barat menjadi urutan pertama, lalu disusul kepentingan NKRI. Kemudian kepentingan lingkungan hidup dan Alam Semesta. Kemudian yang terakhir ialah kepentingan bangsa Papua.

Anda boleh jadi bertanya,

Kalau manfaat untuk orang Papua sendiri menjadi yang terakhir dan yang paling tidak penting, mengapa orang Papua setengah mati berjuang dengan waktu, tenaga, dana dan nyawa sepanjang ini?

Jawabannya barangkali berpulang kepada Mukadimah UUD 1945 NKRI tadi, bangsa kita tidak mencari keuntungan, kita tidak mencari makan, kita tidak memberontak karena kurang nasi atau duit, atau karena kecemburuan sosial. Kita tidak menuntut belas-kasihan, apalagi cari duit. Kita menuntut hak asasi kita sebagai manusia yang dilahirkan ke muka Bumi. Kita berupaya membeberkan KEBENARAN mutlak bahwa pendudukan NKRI atas Tanah Papua ialah tidak sah, karena penuh dengan rekayasa politik, pelanggaran HAM, pelanggaran New York Agreement dan pelanggaran prinsip-prinsip demokrasi universal.

Sumber:  Sem Karoba