Pimpinan Gereja Tolak Rencana Presiden Jokowi Hadiri Perayaan Natal di Papua

Pimpinan Gereja Tolak Rencana Presiden Jokowi Hadiri Perayaan Natal di Papua

Pimpinan Gereja saat memberikan keterangan pers (Foto: Oktovianus Pogau/Suara Papua).

 

JAYAPURA, WMNews --- Sejumah pimpinan gereja yang tergabung dalam Forum Oikumens Gereja-Gereja Papua, dalam seruan moralnya, dengan tegas menolak rencana kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menghadiri perayaan natal nasional di Jayapura, Papua, pada 27 Desember 2014 mendatang.

Seruan moral ini disampaikan Ketua Sinode Gereja Kemah Injil (Kingmi) Papua, Pdt. Dr. Benny Giay, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua (PGBP), Pdt. Socratez Sofyan Yoman, dan pendeta senior di lingkungan Gereja Kristen Injili (GKI) Papua, Pdt. Selvi Titihalawa, saat memberikan keterangan pers di P3W, Padang Bulan, Jayapura, Papua, Kamis (11/12/2014).

Menurut Giay, pimpinan Gereja dengan tegas menolak kedatangan Presiden Jokowi yang akan merayakan natal di tengah duka dan penderitaan rakyat Papua, secara khusus warga Paniai, dengan menghabiskan dana puluhan miliar. (Baca: Aparat TNI/Polri Tembak Mati Empat Warga Sipil di Kabupaten Paniai).

“Rakyat Papua sedang berduka karena pembantaain di Paniai, sedangkan Jokowi ingin merayakan natal di Jayapura dengan habiskan dana puluhan miliar, damai apa yang Jokowi mau bawah, kami dengan tegas menolak kedatangan Jokowi di Papua,” kata Giay.

Giay mengatakan, saat Jokowi akan datang ke Papua, penculikan, pembunuhan dan pembantaian orang asli Papua masih terus terjadi, karena itu tidak ada artinya Presiden Indonesia merayakan natal di tanah Papua. (Baca: Lagi, Satu Warga Paniai Tewas Ditembak TNI/Polri; Korban Jadi Lima Orang).

“Jokowi sama saja dengan presiden-presiden terdahulu, datang satu hari natal, tapi kekerasan jalan terus, yang kami minta Jokowi buat kebijakan yang benar-benar menyentuh hati orang Papua,” kata Giay.

Ditambahkan oleh Pdt. Titihalawe, alasan gereja menolak kedatangan Presiden Jokowi karena Negara belum mengambil tindakan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan aparat keamanan yang melakukan pembantaian terhadap enam warga sipil di Paniai. (Baca: Kado Natal Jokowi-JK untuk Papua, 5 Warga Paniai Tewas Ditembak TNI/Polri).

“Semula kami tidak menolak kedatangan Presiden Jokowi, dan kami yakin dia akan melakukan banyak hal untuk Papua, tapi melihat situasi Paniai yang mencekam karena enam warga sipil di bantai, kami kira Jokowi tidak perlu datang merayakan natal di Papua,” tegasnya.

Menurut Pdt. Titihalawa, Presiden-presiden sebelumnya jika ada kejaian luar biasa, terutama penembakan terhadap warga sipil selalu memberikan pernyataan, tetapi saat ini sama sekali tidak ada pernyataan dari Presiden Jokowi. (Baca: Ini 5 Nama Korban Tewas, dan 2 Korban Luka Kritis di Paniai).

“Kami lihat sama sekali tidak ada pernyataan dari Presiden Jokowi, malahan beberapa pejabat aparat keamanan di tingkat Pusat menuduh OPM sebagai pelaku penembakan, ini tidak masuk akal, makanya kami tolak kedatangan Presiden Jokowi,” kata Titihalawa. Baca: Warinussy: TNI dan Polri Telah Melakukan Pelanggaran HAM Berat di Paniai).

Sementara itu, Pdt. Socratez Sofyan Yoman menambahkan, menciptakan konflik di tanah Papua, termasuk peristiwa pembantaiaan di Paniai adalah strategi aparat keamanan untuk menciptakan konflik menjelang kedatangan Jokowi.

“Ini biasa, kalau ada pejabat Negara mau datang, harus ada konflik, agar aparat keamanan di tambah, kemudian dana keamanan bisa mengalir ke aparat keamanan, kami menyesalkan pendekatan keamanan yang terus digunakan pemerintah,” tegas Yoman.

Menurut Yoman, sebaiknya Jokowi tak ke Papua untuk menghadiri perayaan natal, karena hanya buang-buang waktu dan tenaga, terutama tidak melihat situasi rakyat Papua yang marah dan berduka melihat peristiwa pembantaiaan di Paniai. (Baca: Kapolda dan Pangdam Batal ke Paniai, 4 Jenazah Dimakamkan di Depan Kantor Koramil).

“Kami minta Presiden Jokowi untuk bertanggung jawab atas peristiwa pembantaian di Paniai, dengan cara membentuk tim investigasi yang independen yang melibatkan lembaga HAM Nasional, dan internasional, guna menyelidiki kebrutalan aparat TNI/Polri di Paniai.”

“Kami juga mendukung pernyataan Gubernur Papua beberapa waktu belakangan ini yang terus mendesak Jakarta untuk mengeluarkan kebijakan yang adil, termasuk hentikan transmigrasi, pemekaran provinsi, dan Kabupaten baru,” tegas Yoman.

Lanjut Yoman, peristiwa di Paniai jelas-jelas dilakukan oleh aparat Negara, karena itu diharapkan tidak terus menuduh Organisasi Papua Merdeka (OPM) tanpa bukti yang jelas. (Baca: Presiden Jokowi Diminta Bertanggung Jawab atas Tewasnya 5 Warga Sipil di Paniai).

“Selama ini OPM berjuang untuk Papua Merdeka, bukan berjuang untuk membunuh warga sipil, saya kira Negara harus bertanggung jawab, dan merupakan pembohongan public kalau ada OPM yang membunuh enam warga sipil,” kata Yoman.