Presiden NRN: Mari Masisng-Masing Wilayah Kita Merdeka Saja!

Selamat datang di Melanesia Barat ! Melanesia adalah tempat khusus di Pasifik yang memiliki sesuatu untuk semua orang. Kaya akan sumber daya dan dengan banyaknya orang yang kaya dan beragam budaya, adat istiadat, ritual, mitos dan legenda, negara-negara Melanesia yang layak dikunjungi.

  Presiden NRN: Mari Masisng-Masing Wilayah Kita Merdeka Saja! 

Yudi Syamhudi

Jakarta, NusantaraTimes – Setelah dideklarasikan pada 1 Februari 2015, Negara Rakyat Nusantara (NRN) memiliki beberapa agenda utama, yaitu membentuk struktur Pemerintahan NRN, Majelis Kerajaan, dan Budaya. Kemudian setelah itu melakukan perjuangan politik, bubarkan NKRI dan mengajak wilayah-wilayah se Nusantara membentuk Negara-Negara merdeka.

Demikian dikemukakan Presiden NRN Yudi Syamhudi Suyuti. Menurutnya langkah itu merupakan langkah awal sehingga nantinya bisa terjalin hubungan kemerdekaan, solidaritas, kerjasama bersama Negara Rakyat Nusantara (NRN).

“Oleh karena itu, di dalam Pemerintahan NRN, terdapat Dewan Tinggi dari Negara-Negara Merdeka yang merupakan struktur pemerintahan kolektif kolegial se-Nusantara. Ini adalah manifestasi dari kesejajaran dalam kehidupan bangsa-bangsa,” kata Yudi dalam keterangannya yang diterima NusantaraTimes, Rabu (18/02).

“Kita memperjuangkan kemerdekaan tapi kita juga memperjuangkan solidaritas dan kerjasama solid.”

Ia menegaskan, jika bangsa-bangsa di Nusantara ini merdeka tapi masih dikuasai asing dan penjajahan politik serta ekonomi masih terjadi, itu berarti belum dikatakan merdeka.

“Di sinilah kita membangun persatuan Negara-Negara merdeka se Nusantara dengan kerjasama, bukan dengan hegemonisasi monolitik, karena garis ke Nusantaraan adalah merdeka dan kemerdekaan harus dijaga bersama-sama dengan azas kekeluargaan,” jelasnya.

Yudi juga menjelaskan bahwa semua pergerakan yang dilakukan NRN bersifat terbuka sesuai garis konstitusional UUD 45 ,hukum kultural, dan hukum internasional. Oleh karenanya, perjuangan NRN kata dia, adalah legal dan tidak bertentangan dengan koridor konstitusional. NRN kata dia, dibentuk dari kesadaran rakyat dan melakukan aksi berpegang pada politik, hukum dan kenyataan yang ada.

“Kita ingin bubarkan NKRI sebagai rakyat yang berhak menentukan atas Negara. Dan tentu, kita akan menyadarkan rakyat terus menerus bahwa NKRI sudah tidak mungkin dipertahankan, karena tidak akan dan tidak pernah mampu memberikan kehidupan baik rakyat pemilik Negaranya. Alasan ini adalah alasan yang berdasar hukum lokal,nasional dan internasional,” ungkapnya menandaskan.

“Saya optimis, dalam waktu tidak lama lagi Negara Rakyat Nusantara akan benar-benar berdaulat dan memiliki masa depan yang sangat terang.”

Lebih lanjut, jika NRN bersama gerakan Negara-Negara merdeka ini bekerja sama dengan baik, jelas dia, kejayaan bangsa Nusantara akan cepat tercapai. “Apa yang kita rasakan sebagai kemiskinan, kebodohan, kesengsaraan dan ketidak adilan tidak akan pernah terjadi lagi,” ujarnya.

Menurutnya, NRN saat ini mendukung dan memperjuangkan kemerdekaan Papua, Aceh, Maluku, Borneo, Sumut, Minangkabau, Jawa, Sunda, Bali, Madura, Sulawesi, dan wilayah-wilayah lainnya untuk menentukan nasibnya sendiri membentuk Negara.

“Kita akan mengucapkan selamat tinggal masa lalu dan selamat datang masa depan. Negara Indonesia digantikan Negara Rakyat Nusantara yang menjamin Rakyat sebagai pemilik Negara dan Bangsa-bangsa Nusantara adalah bangsa-bangsa merdeka yang kaya raya serta mampu hidup dengan kemanusiaan dan keadilan sosial yang tinggi.”

Sumber: Nusantara Times

Publisher: MELANESIA POST - 02.28

Indonesia Banyak Dosa, Bencana Dimana-Mana

Bencana Situ Gintung

Gempa Padang 2009

Gempa tektonik 6.2 SR di Yogyakarta, 27 Mei 2006

Pada tanggal 27 Mei 2006 terjadi gempa tektonik di Yogyakarta yang berkekuatan 6.2 SR yang menewaskan 6.234 orang. Gempa yang telah mengguncang wilayah Yogyakarta dan sekitarnya, dirasakan ke Barat sampai Banyumas, utara sampai Semarang dan Blora sedangkan timur sampai Madiun. Gempa ini termasuk gempa tektonik, bukan volkanik sehingga tidak ada kaitannya dengan aktifitas merapi pada saat itu.

Bencana Banjir Bandang Wasior Papua Barat

Bencana banjir bandang yang melanda Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, diperkirakan mencapai ratusan miliar. Selain merusak bangunan pemerintah, banjir juga memporakporandakan perumahan penduduk.Hingga Kamis malam, para korban banjir Wasior mengungsi ke Kabupaten Manokwari dan Nabire. DanaAda sekitar 800 yang sudah diungsikan ke Nabire menggunakan kapal Nggapulu, sementara 200 lebih lainnya diungsikan ke Manokwari. [sumber : 2].

 

Banjir bandang ini diperkirakan karena adanya kerusakan hutan, akibat pemekaran wilayah dan penebangan pohon di hutan oleh beberapa perusahaan HPH. Hal ini dilihat, pada saat kejadian banjir bandang yang membawa pohon-pohon, sehingga pohon-pohon yang dibawa banjir bandang ini yang juga banyak merusakkan rumah-rumah penduduk. Hal ini didukung dengan hujan yang melanda secara terus-menerus, sehingga hutan resapan air yang sudah mulai menipis, sangat sulit untuk menahan beban air yang besar akibat hujan terus-menerus [sumber : 3]. Papua Barat memiliki kerentanan terhadap bencana ekologis. Penyebabnya adalah alih fungsi lahan secara masif di kawasan itu. Dalam rentang waktu antara 2005 hingga 2009 juga dilaporkan terjadinya deforestasi nasional mencapai lebih dari satu juta hektar per tahun [sumber : 4].

 

Fakta di lokasi kejadian di wasior Kabupaten Wondama, tidak dijumpai adanya pembalakan liar di atas kota wasior tepatnya di pegunungan wondiwoi, karena pegunungan tersebut adalah kawasan suaka alam, secara topografi juga sulit truk untuk naik ke pegunungan tersebut karena lerengnya curam. Faktor utamanya adalah curah hujan dengan intensitas tinggi, serta adanya bendung alami yang terbentuk dari longsor tebing sungai yang membawa material lumpur, batu dan pohon2x besar menutupi badan sungai, Akibat akumulasi curah hujan sehingga bendung tersebut tidak kuat menahan dan akhirnya jebol, maka terjadilah banjir banding

Tsunami 26 Desember 2004 di Nanggroe Aceh Darussalam, Nias, Asia Selatan, Asia Tenggara dan Afrika. Korban lebih 200.000 orang (150.000 orang di Aceh dan Nias).

Ketinggian tsunami mencapai 35 meter karena gempa bumi tektonik berkekuatan 8,5 SR berpusat di Samudra India (2,9 LU dan 95,6 BT di kedalaman 20 km (di laut berjarak sekitar 149 km selatan kota Meulaboh, Nanggroe Aceh Darussalam). Gempa itu disertai gelombang pasang (Tsunami) yang menyapu beberapa wilayah lepas pantai di Indonesia (Aceh dan Sumatera Utara), Sri Langka, India, Bangladesh, Malaysia, Maladewa dan Thailand.

Menurut Bantuan Darurat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) jumlah korban tewas akibat badai tsunami di 13 negara mencapai 127.672 orang. Namun jumlah korban tewas di Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Afrika Timur yang sebenarnya tidak akan pernah bisa diketahui, diperkirakan sedikitnya 150.000 orang. PBB memperkirakan sebagian besar dari korban tewas tambahan berada di Indonesia. Sementara itu data jumlah korban tewas di propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara menurut Kementerian Sosial RI (11/1/2005) adalah 105.262 orang. Sedangkan menurut kantor berita Reuters, jumlah korban Tsunami diperkirakan sebanyak 168.183 jiwa dengan korban paling banyak diderita Indonesia, 115.229 (per Minggu 16/1/2005). Sedangkan total luka-luka sebanyak 124.057 orang, diperkirakan 100.000 diantaranya dialami rakyat Aceh dan Sumatera Utara

Tsunami Gunung Krakatau (letaknya di Selat Sunda antara pulau Jawa dan Sumatra) meletus, 26 Agustus 1883. Korban 36.417 orang

Bayangkan apa yang terjadi 129 tahun lalu, ketika Gunung Krakatau meletus tepatnya pada tanggal 26 Agustus 1883.  Daya ledaknya saja diperkirakan 30.000 kali lipat bom atom Nagasaki dan Hiroshima di Jepang. Suara letusannya terdengar hingga Australia (Alice Spring) dan bahkan Afrika (Pulau Rogrigues) sejauh 4.653 km. Dan korban jiwa mencapai lebih dari 36.000 jiwa.

Ledakan ini menimbulkan gelombang setinggi 40 meter, gempa bumi dan menimbulkan tsunami hingga mencapai Hawaii. Menghancurkan 195 desa-desa di sepanjang Merak hingga Karawang, Ujung Kulon hingga Sumatera bagian selatan.

Atmosfer dipenuhi dengan debu vulkanik. Dunia sempat mengalami kegelapan selama dua hari. Matahari meredup selama setahun ke depan. Perubahan iklim global sedang terjadi.

Gempa tektonik 6.2 SR di Yogyakarta, 27 Mei 2006. Korban 6.234 orang

Gempa mengguncang Yogyakarta pada 27 Mei 2006 kurang lebih pukul 05.55 WIB selama 57 detik. Gempa bumi tersebut berkekuatan 5,9 pada SR. Secara umum posisi gempa berada sekitar 25 km selatan-barat daya Yogyakarta.

Dalam hal korban jiwa, gempa pagi hari yang "membangunkan" warga Yogyakarta dan sekitarnya itu menewaskan lebih dari 5.700 orang, melukai puluhan ribu orang dan menghancurkan ratusan ribu rumah. Karena masih tergolong pagi hari, gempa ini membuat banyak orang terperangkap di dalam rumah khususnya anak-anak dan orang tua. Tak heran jika mayoritas korban merupakan orang yang berusia lanjut dan anak-anak yang kemungkinan tidak sempat menyelamatkan diri ketika gempa belangsung. Berdasarkan informasi data terbaru yang diterima dari Yogyakarta Media Center pada tanggal 7 Juni 2006, jumlah korban mencapai 5.716 orang tewas dan 37.927 orang luka-luka.

Belajar, Bersatu dan Berjuang Untuk Lawan ! Seruan Mahasiswa merupakan langkah awal dari cita-cita membangun media alternatif berbasis mahasiswa untuk bertukar informasi, pandangan dan membangun diskursus dalam rangka mewujudkan masyarakat baru yang mandiri, berdaulat dan berkepribadian. Dibandingkan dengan cita-cita setinggi langit tersebut, apa yang kami lakukan saat ini tentu masih jauh panggang dari api. Oleh karenanya, kami mengharapkan kesediaan kawan-kawan sekalian yang memiliki mimpi untuk turut terlibat membangun media ini. THE VOICE WEST MELANESIA selaku pengelola media ini mengharapkan kesediaan anda untuk berkontribusi dengan cara mengirimkan tulisan-tulisan baik itu pernyataan sikap, opini dan analisis, berita, feature, atau pun resensi dan karya sastra ke alamat e-mail Seruan Mahasiswa: westmelanesia.online@gmail.com

Publisher: Unknown - 15.57

SEJARAH SINGKAT NUSA TENGGARA TIMUR (FLORES)

SEJARAH SINGKAT NTT

Pada masa sesudah tahun 1900, kerajaan-kerajaan yang ada di Nusa Tenggara Timur pada umumnya telah berubah status menjadi status menjadi Swapraja. Swapraja-swapraja tersebut, 10 berada di Pulau Timor ( Kupang, Amarasi, Fatuleu, Amfoang, Molo, Amanuban, Amanatun, Mio mafo, Biboki, Insana) satu di pulau Rote, satu di pulau Sabu, 15 di pulau Sumba ( Kanatang, Lewa-Kanbera, Takundung, Melolo, Rendi Mangili, Wei jelu, Masukaren, Laura, Waijewa, Kodi-Laula, Membora, Umbu Ratunggay, Ana Kalang, Wanokaka, Lambaja), sembilan di pulau Flores (Ende, Lio, Larantuka, Adonara, Sikka, Angada, Riung, Nage Keo, Manggarai), tujuh di pulau Alor-Pantar (Alor, Baranusa, Pantar, Matahari Naik, Kolana, Batu lolang, Purema).

Swapraja-swapraja tersebut terbagi lagi menjadi bagian-bagian yang wilayahnya lebih kecil. Wilayah-wilayah kecil itu disebut Kafetoran-kafetoran.

Zaman Pemerintahan Hindia Belanda


Wilayah Nusa Tenggara Timur pada waktu itu merupakan wilayah hukum dari keresidenan Timor dan daerah takluknya. Keresidenan Timor dan daerah bagian barat (Timor Indonesia pada waktu itu, Flores, Sumba, Sumbawa serta pulau-pulau kecil sekitarnya seperti Rote, Sabu, Alor, Pantar, Lomblen, Adonara, Solor).
Keresidenan Timor dan daerah takluknya berpusat di Kupang, yang memiliki wilayah terdiri dari tiga affdeling (Timor, Flores, Sumba dan Sumbawa), 15 onderafdeeling dan 48 Swapraja. Afdeeling Timor dan pulau-pulau terdiri dari 6 onderafdeeling dengan ibukotanya di Kupang. Afdeeling Flores terdiri dari 5 onder afdeeling dengan ibukotanya di Ende. Yang ketiga adalah Afdeeling Sumbawa dan Sumba dengan ibukota di Raba (Bima). Afdeeling Sumbawa dan Sumba ini tediri dari 4 oder afdeeling.

Keresidenan Timor dan daerah takluknya dipimpin oleh seorang residen, sedangkan afdeeling di pimpin oleh seorang asisten residen. Asisten residen ini membawahi Kontrolir atau Controleur dan Geraghebber sebagai pemimpin Onder afdeeling. Asisten residen , kontrolir dan gezaghebber adalah pamong praja Kolonial Belanda. Para kepala onder afdeeling yakni kontrolir dibantu oleh pamong praja bumi putra ber pangkat Bestuurs assistant. (Ch. Kana, 1969,hal . 49-51).

Zaman Pendudukan Jepang (1942-1945)

Pada tanggal 8 Maret 1942 komando angkatan perang Belanda di Indonesia menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Dengan demikian secara resmi Jepang menggantikan Belanda sebagai pemegang kekuasaan di Indonesia. Untuk Indonesia bagian timur termasuk wilayah Indonesia. Bagian Timur wilayah NTT berada di bawah kekuasaan angkatan laut Jepang (Kaigun) yang berkedudukan di Makasar. Adapun dalam rangka menjalankan pemerintahan di daerah yang diduduki Kaigun menyusun pemerintahannya. Untuk wilayah Indonesia bagian Timur dikepalai oleh Minseifu yang berkedudukan di Makasar. Di bawah Minseifu adalah Minseibu yang untuk daerah Nusa Tenggara Timur termasuk ke dalam Sjoo Sunda Shu (Sunda Kecil) yang berada di bawah pimpinan Minseifu Cokan Yang berkedudukan di Singaraja.

Disamping Minseibu Cokan terdapat dewan perwakilan rakyat yang disebut Syoo Sunda Sukai Yin. Dewan ini juga berpusat di Singaraja. Diantaranya anggota dewan ini yang berasal dari Nusa Tenggara Timur adalah raja Amarasi H.A. Koroh dan I.H. Doko. Untuk pemerintahan di daerah-daerah nampaknya tidak banyak mengalami perubahan, hanya istilah-istilah saja yang diruba. Bekas wilayah afdeeling dirubah menjadi Ken dan di NTT ada tiga Ken yakni Timor Ken, Flores Ken dan Sumba Ken. Ken ini masing-masing dikepalai oleh Ken Kanrikan. Sedangkan tiap Ken terdiri dari beberapa Bunken (sama dengan wilayah onder afdeeling) yang dikepalai dengan Bunken Karikan. Di bawah wilayah Bunken adalah swapraja-swapraja yang dikepalai oleh raja-raja dan pemerintahan swapraja ke bawah sampai ke rakyat tidak mengalami perubahan.

Zaman Kemerdekaan (1945-1975).

Setelah Jepang menyerah, Kepala Pemerintahan Jepang (Ken Kanrikan) di Kupang memutuskan untuk menyerahkan pemerintahan atas Kota Kupang kepada tiga orang yakni Dr.A.Gakeler sebagai walikota, Tom Pello dan I.H.Doko. Namun hal ini tidak berlangsung lama, karena pasukan NICA segera mengambil alih pemerintahan sipil di NTT, dimana susunan pemerintahan dan pejabat-pejabatnya sebagian besar adalah pejabat Belanda sebelum perang dunia II. Dengan demikian NTT menjadi daerah kekuasaan Belanda lagi, sistem pemerintahan sebelum masa perang ditegakkan kembali. Pada tahun 1945 kaum pergerakan secara sembunyi-sembunyi telah mengetahui perjuangan Republik Indonesia melalui radio. Oleh karena itu kaum pegerakan menghidupkan kembali Partai Perserikatan Kebangsaan Timor yang berdiri sejak tahun 1937 dan kemudian berubah menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Perjuangan politik terus berlanjut, sampai pada tahun 1950 dimulai pase baru dengan dihapusnya dewan raja-raja. Pada bulan Mei 1951 Menteri Dalam Negeri NIT mengangkat Y.S. Amalo menjadi Kepala Daeraah Timor dan kepulauannya menggantikan H.A.Koroh yang wafat pada tanggal 30 Maret 1951. Pada waktu itu daerah Nusa Tenggara Timur termasuk dalam wilayah Propinsi Sunda Kecil.

Berdasarkan atas keinginan serta hasrat dari rakyat Daerah Nusa Tenggara, dalam bentuk resolusi, mosi, pernyataan dan delegasi-delegasi kepada Pemerintahan Pusat dan Panitia Pembagian Daerah yang dibentuk dengan Keputusan Presiden No.202/ 1956 perihal Nusa Tenggara, pemerintah berpendapat suda tiba saatnya untuk membagi daerah Propinsi Nusa Tenggara termasuk dalam Peraturan Pemerintahan RIS no. 21 tahun 1950, (Lembaran Negara RIS tahun 1950 No.59) menjadi tiga daerah tingkat I dimaksud oleh undang-undang No.I tahun 1957. Akhirnya berdasarkan undang-undang No.64/1958 propinsi Nusa Tenggara di pecah menjadi Daerah Swa tantra Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur meliputi daerah Flores, Sumba dan Timor.

Berdasarkan undang-undang No.69/ 1958 tentang pembentukan daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, maka daerah Swa tantra Tingkat I Nusa Tenggara Timur dibagi menjadi 12 Daerah Swatantra Tingkat II ( Monografi NTT, 1975, hal. 297). Adapun daerah swatantra tingkat II yang ada tersebut adalah : Sumba Barat, Sumba Timur, Manggarai, Angada, Ende, Sikka, Flores Timur, Alor, Kupang, Timo Tengah Selatan, Timor Tengah Utara dan Belu.
Dengan keluarnya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Daswati I Nusa Tenggara Timur tertanggal 28 Februari 1962 No.Pem.66/1/2 yo tanggal 2 juli 1962 tentang pembentukan kecamatan di Daerah Swatantra Tingkat I Nusa Tenggara Timur, maka secara de facto mulai tanggal 1Juli 1962 swapraja-swapraja dihapuskan (Monografi NTT, Ibid, hal. 306). Sedangkan secara de jure baru mulai tanggal 1 September 1965 dengan berlakunya undang-undang no. 18 tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Pada saat itu juga sebutan Daerah Swatantra Tingkat I Nusa Tenggara Timur dirubah menjadi Propinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan Daerah Swatantra Tingkat II dirubah menjadi Kabupaten.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur di Kupang, tanggal 20 Juli 1963 No.66/1/32 mengenai pembentukan kecamatan , maka Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan 12 Daerah Tingkat II dibagi menjadi 90 kecamatan dan 4.555 desa tradisional, yakni desa yang bersifat kesatuan geneologis yang kemudian dirubah menjadi desa gaya baru.

Pada tahun 2003 wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari 16 Kabupaten dan Satu Kota . Kabupaten-kabupaten dan Kota tersebut adalah : Sumba Barat, Sumba Timur, Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara , Belu, Alor, Lembata, Flores Timur, Sikka, Ende, Angada, Manggarai, Rote Ndao, Manggarai Barat dan Kota Kupang. Dari 16 Kabupaten dan satu kota tersebut terbagi dalam 197 kecamatan dan 2.585 desa/kelurahan.

(Disarikan dari buku ” Sejarah Daerah Nusa Tenggara Timur ” Proyek Penelitian dan Pencetakan Kebudayaan Daerah 1977/1978).

Apa Benar Begitu ? Mohon Masukannya untuk meluruskan sejarahnya. Thanks.

Publisher: MELANESIA POST - 02.12

NEGARA-NEGARA MELANESIA GALANG DUKUNGAN UNTUK KEMBALIKAN KEBEBASAN PAPUA BARAT

Dukungan Melanesia untuk Papua Barat bebas selalu tinggi

Penulis : Victor Mambor

Editor : -Wandikbonak

Melanesia Countries

 

Jayapura, 18/3 (Jubi-NewMatilda)-Pemimpin Papua Nugini dan negara Melanesia lainnya menunjukkan dukungan mereka untuk pembebasan Papua Barat. Bob Carr bergerak melawan arus regional, tulis Airileke Ingram dan Jason MacLeod

Dukungan Melanesia untuk Pembebasan Papua Barat selalu tinggi. Berjalan di seluruh Papua Nugini Anda akan sering mendengar orang berkata bahwa Papua Barat dan Papua Nugini adalah “Wanpela Graun” – satu tanah – dan bahwa Papua Barat di sisi lain perbatasan adalah keluarga dan kerabat.

Di Kepulauan Solomon, Kanaky, Vanuatu dan Fiji orang akan memberitahu Anda bahwa “Melanesia belum bebas sampai Papua Barat bebas”. Masyarakat di bagian Pasifik ini sangat menyadari bahwa orang Papua Barat terus hidup di bawah ancaman senjata.

Kemungkinan Perubahan.

Rabu terakhir 6 Maret 2013, Powes Parkop, Gubernur Distrik Ibu Kota Nasional, Papua Nugini menancapkan “warna” nya tegas ke “tiang”. Di depan kerumunan 3000 orang Gubernur Parkop menegaskan bahwa “tidak ada pembenaran, sejarah hukum, agama, atau moral bagi pendudukan Indonesia di Papua Barat”.

Menyambut pemimpin Papua, Benny Wenda, yang berada di Papua New Guinea sebagai bagian dari tur global, Gubernur mengatakan bahwa saat Wenda berada di Papua New Guinea, “tidak ada yang akan menangkapnya, tidak ada yang akan menghentikannya, dan ia dapat merasa bebas untuk mengatakan apa yang ingin ia katakan. ” Ini merupakan hak dasar yang ditolak di Papua Barat, yang terus menerus ditangkap, disiksa dan dibunuh hanya karena warna kulit mereka.

Gubernur Parkop, yang merupakan anggota dari Parlemen Internasional untuk Papua Barat, yang kini memiliki perwakilan di 56 negara, melanjutkan kegiatannya dengan meluncurkan kampanye Pembebasan Papua Barat. Dia berjanji untuk membuka kantor, mengibarkan bendera Bintang Kejora dari City Hall dan menjanjikan dukungannya untuk tur musisi Melanesia untuk Pembebasan Papua Barat.

Gubernur Parkop Tak Lagi Sendirian di Melanesia Menyerukan Perubahan.

Tahun lalu Perdana Menteri Papua Nugini, Peter O’Neil “merusak” tradisi hubungan dengan Indonesia setelah mengingatkan publik dengan memberikan respon terhadap Pemerintah Indonesia atas kekerasan negara yang sedang berlangsung, pelanggaran hak asasi manusia dan kegagalan pemerintahan. Tergerak oleh 4000 perempuan dari Gereja Lutheran, O’Neill mengatakan kekhawatirannya tentang HAM terhadap pemerintah Indonesia.

Sekarang Gubernur Parkop ingin menemani Perdana Menteri dalam kunjungan ke Indonesia untuk mempresentasikan gagasannya kepada Indonesia tentang cara memecahkan konflik Papua Barat sekali dan untuk semua.

Komentator terkenal PNG, Emmanuel Narakobi berkomentar di blog-nya tentang usulan pendekatan multi-cabang dari Parkop, bagaimana memobilisasi opini publik di PNG tentang Papua Barat. “Mungkin adalah pertama kalinya saya mendengar rencana yang sebenarnya tentang bagaimana mengatasi masalah ini (Papua Barat)”. Melalui radio Gubernur Parkop menuduh Menteri Luar Negeri Australia Bob Carr tidak serius menangani isu Papua Barat, melainkan “membersihkannya di bawah karpet.”

Di Vanuatu, partai-partai oposisi, Malvatumari Nasional Dewan Chiefs dan uskup Anglikan dari Vanuatu serta Pendeta James Ligo mendesak pemerintah Vanuatu untuk mengubah posisi mereka terhadap isu Papua Barat. Ligo baru-baru ini berada di Sidang Dewan Gereja Pasifik di Honiara, Kepulauan Solomon, yang mengeluarkan sebuah resolusi mendesak Dewan Gereja Dunia untuk menekan PBB untuk mengirim tim pemantau ke wilayah Papua Indonesia.

“Kita tahu bahwa Vanuatu telah mengambil sisi-langkah itu (masalah Papua Barat) dan kita tahu bahwa pemerintah kita mendukung status pengamat di Indonesia pada MSG (Melanesian Spearhead Group), kita tahu itu. Tapi sekali lagi, kami juga percaya bahwa sebagai gereja kami memiliki hak untuk mengadvokasi dan terus mengingatkan negara-negara dan para pemimpin kita untuk khawatir tentang saudara-saudara Papua Barat kami yang menderita setiap hari.” kata Ligo.

Masyarakat Papua Barat juga mengorganisir diri mereka, bukan hanya di dalam negeri di mana kemarahan moral terhadap kekerasan negara Indonesia yang sedang berlangsung, tetapi juga di regional. Sebelum kunjungan Benny Wenda ke Papua Nugini, perwakilan Koalisi Nasional Papua Barat untuk Kemerdekaan yang berbasis di Vanuatu resmi diajukan untuk mendapatkan status pengamat di MSG dalam pertemuan MSG tahun ini yang dijadwalkan akan digelar di New Kaledonia pada bulan Juni. New Caledonia, tentu saja, adalah rumah lain dari perjalanan panjang perjuangan penentuan nasib sendiri bangsa-bangsa Melanesia. Di Vanuatu Benny Wenda menambahkan dukungan untuk langkah tersebut, dengan menyerukan pada organisasi perlawanan Papua yang berbeda untuk mendukung “agenda bersama untuk kebebasan”. Sebuah keputusan tentang apakah Papua Barat akan diberikan status pengamat pada pertemuan MSG tahun ini akan dilakukan secepatnya.

Di Australia Bob Carr mungkin mencoba untuk meredam semakin besarnya dukungan publik untuk Pembebasan Papua Barat tapi di Melanesia arus bergerak ke arah yang berlawanan.*

Sumber http://newmatilda.com/2013/03/18/melanesians-line-back-free-west-papua

Publisher: MELANESIA POST - 11.28

Inilah Penghargaan bagi Suku Bangsa Melanesia di Indonesia

West Melanesia United

Pandangan sementara pihak bahwa etnis Melanesia di Indonesia hanya sebagai pelengkap penderita yang tergilas jaman, hanyalah isapan jempol belaka. Karena memang faktanya tidaklah demikian. Indonesia adalah sebuah negeri yang terbuka bagi semua suku dan golongan dan suku untuk bersaing meraih kemajuan. Pemerintah –yang juga direkrut dari berbagai suku dan golongan- hanyalah fasilitator dan regulator agar persaingan meraih kemakmuran itu tidak mengarah kepada homo homini lupus.

Menurut sensus penduduk Tahun 2010, di Indonesia terdapat sekitar 11 juta penduduk dari rumpun bangsa Melanesia. Mereka menghuni hampir 1/3 wilayah Indonesia, yaitu di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Itulah pernyataan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Wisnuwardhana dalam sesi pleno Melanesia Spearhead Group (MSG) Summit di Noumea, New Caledonia, 21/06/2013. Pernyataan itu disampaikan untuk mempererat hubungan Indonesia dengan MSG. 

Pernyataan itu juga untuk menampik kampanye hitam yang dikembangkan kelompok-kelompok politik tertentu di luar maupun di dalam negeri tentang adanya genosida (pemusnahan etnis) Melanesia yang katanya telah berlangsung sistematis di Papua dan Papua Barat sehingga memicu gerakan separatisme di wilayah itu.

West Melanesia United

sebagian warga Papua yang tinggal di DKI Jakarta (Foto: Tempo.co)

Karenanya, delegasi Indonesia dalam MSG Summit yang dipimpin Wisnuwardhana itu mempersilahkan para Menteri Luar Negeri negara-negara MSG (PNG, Vanuatu, Fiji, New Caledonia dan Salomom Island) untuk datang ke Indonesia.

“Untuk memperkuat hubungan Indonesia dengan MSG, Indonesia mempersilahkan para Menteri Luar negeri MSG datang ke Indonesia. Untuk bertukar pengalaman dan memberikan kesempatan untuk melihat dan memahami dengan baik tentang pembangunan di Indonesia, termasuk Papua dan papua Barat.” kata Wisnuwardhana sebagaimana dikutip salah satu media lokal Papua, tabloidjubi.com.

US$ 60 Milyar untuk Papua dan Maluku

Menurut Wisnuwardhana hingga saat ini, Indonesia telah mengalokasikan sekitar US$ 60 M di provinsi Papua, Papua Barat dan Maluku untuk pembangunan koridor ekonomi yang nantinya akan memperkuat relasi ekonomi antara Indonesia dan MSG serta negara-negara anggotanya. Dan untuk dua provinsi di ujung timur Indonesia, yakni Papua dan Papua Barat, selama implementasi Otonomi Khusus, telah dialokasikan dana pembangunan sebesar 48 Triliun Rupiah. Pengalokasian ini, untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi, infrastruktur dan sumberdaya manusia di dua provinsi tersebut.

Wakil Menteri Luar Negeri ini juga menyebutkan bahwa saat ini, 98 persen pejabat pemerintah di Papua dan Papua Barat adalah Orang Asli Papua. Bahkan, dalam UU Otonomi Khusus, secara tegas mengatur bahwa hanya Orang Asli Papua saja yang bisa dipilih sebagai Gubernur di dua provinsi paling timur Indonesia ini.

“Untuk mempromosikan dan melindungi identitas Papua, kami punya regulasi yang mengatur hanya Orang Asli Papua saja yang bisa menjadi gubernur. Dan saat ini 98 persen pejabat pemerintah di Papua dan Papua Barat adalah orang asli Papua.” ujar Wisnuwardhana.

http://tabloidjubi.com/2013/06/21/wisnuwardhana-kunjungan-para-menlu-msg-untuk-memahami-pembangunan-di-indonesia-termasuk-papua/

Apa yang disampaikan oleh delegasi Indonesia dalam Forum MSG summit beberapa waktu lalu itu, bukanlah hasil rekayasa. Karena faktanya, sudah banyak hal yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia bersama Pemprov dan lembaga-lembaga lainnya untuk memajukan dan mensejahterakan orang Papua. Pembangunan terus dipacu, peningkatan SDM terus digenjot, keunikan budaya Papua, tradisi dan keragaman bahasa serta expresi budaya terus dijaga dan dilestarikan.

Kehadiran tokoh-tokoh Papua di jajaran Menteri dan anggota parlemen semakin banyak, demikian juga kader-kader muda di berbagai profesi di tingkat nasional, seperti pengusaha, dokter dan tenaga medis, pilot, atlit, jurnalis, komandan militer, duta besar dan masih banyak lagi.

Dengan demikian, kedatangan delegasi MSG ke Indonesia, khususnya ke Papua akan menyaksikan sendiri dari dekat bahwa apa yang disampaikan oleh delegasi Indonesia dalam sesi pleno Melanesia Spearhead Group (MSG) Summit di Noumea, New Caledonia, 21/06/2013 itu memang begitulah adanya. ***

Publisher: MELANESIA POST - 11.07