Janganlah jadikan wajahmu berpoteng dibalik ras Melanesia

Selamat datang di Melanesia Barat ! Melanesia adalah tempat khusus di Pasifik yang memiliki sesuatu untuk semua orang. Kaya akan sumber daya dan dengan banyaknya orang yang kaya dan beragam budaya, adat istiadat, ritual, mitos dan legenda, negara-negara Melanesia yang layak dikunjungi.

SESUNGGUHNYA, ORANG PAPUA ADALAH RAS MELANESIA

Janganlah jadikan wajahmu berpoteng dibalik ras Melanesia

Penulis, Donatus Bidaipouga Mote.

YOGYA. TIMIPOTU NEWS. Kalau kita melihat dengan hati yang murni dan mata yang jernih dari pandangan Agama, sesungguhnya kita orang Papua yang ber-ras Melanesia ini telah diciptakan oleh ALLAH dan telah di tempat di atas tanah Papua. Allah tidak hanya menciptakan dan menempatkan kita manusia Papua di atas bumi Papua hanya begitu saja tetapi Allah telah membentukkan diri dan karakter manusia Papua sesuai dengan bentuk alam yang ada di Papua seperti “gurung-gunung telah melambangkan bahwa orang Papua mempunyai keinginan yang tinggi untuk hidup bebas, lembah-lembah menunjukan bahwa orang Papua mempunyai kesabaran yang tinggi sekalipun orang Papua dikejar-kejar, dipenjarahkan, dirabek-rabek dan dibunuh sementara sungai-sungai melambangkan bahwa orang Papua mempunyai rasa kasih sayang yang tak terbatas antara sesama manusia dan manusia dengan alam Papua.

Kalau kita melihat dengan hati yang murni dan mata yang jernih dari pandangan budaya Papua, alam Papua dan manusia Papua tidak muncul begitu saja namun kita yakini bahwa ada orang yang menciptakan manusia “kita” dan alam Papua. Saya percaya bahwa, kalau kita berbicara menyankut siapa yang menciptakan manusia dan alam beserta isinya dari sudut pandang budaya Papua maka kita kembali melihat cerita-cerita leluhur yang telah diwariskan oleh leluhur kita. 

 

Dalam setiap suku yang ada di Papua terbentuknya alam dan manusia tidak terlepas dari mitos-mitos yang ada dalam setiap suku. Kita percaya bahwa, leluhur kita tidak pernah mengajarkan kita bahwa alam adalah milik ras Melayu atau ras-ras lain yang ada di dunia. Namun, yang pernah diajarkan oleh leluhur Papua adalah alam Papua adalah milik manusia Papua yang ber-ras Melanesia. Kita tidak pernah diajarkan bahwa manusia Papua itu berasal dari KERA yang kini diistilahkan dengan  pithecanthropus dari Soloensis namun kita telah diajarkan sesuai dengan cerita-cerita yang ada dalam suku-suku yang ada di bumi Papua. Maka, itu untuk melihat siap diri manusia Papua yang sesungguh itu perlu melihat kembali dalam cerita-cerita para leluhur dari setiap suku di Papua.

Kini kita telah disadarkan bahwa, sesungguhnya manusia Papua adalah ciptaan Allah yang unik walaupun suku bangsa dan Negara lain menjelek jelekan kita dengan berbagai macam kata-kata yang tidak manusiawi.
Berangkat dari itu, sebagai generasi muda Papua tentu sudah melihat, menyaksikan dan mendegar  bahwa, sekian banyak orang-orang tua kita dari Papua telah dikejar, ditangkap, dipenjarahkan, disiksa, dan telah dibunuh habis di atas tanah Papua. Kita pun pasti bertanya siapa yang membunuh orang tua kita di atas tanah kita Papua? sebagai generasi muda Papua perlu menyetahui dan sadar bahwa yang dibunuh orang tua kita adalah penjajahan yang kini kita kenal dengan Negara Republik Indonesia. Pasti saja kita bertanya; kenapa orang tua kita telah dibunuh habis-habisan? Orang tua kita dibunuh saat tanah Papua dianeksasi dalam Negara penjajahan “NKRI”.  

 

Dan pertanyaan besar yang selalu muncul dalam pikiran kita adalah; kenapa orang tua kita yang tidak tahu membaca dan menulis itu bisa dibunuh oleh penjajahan? Orang tua kita telah dibunuh demi mempertahankan tanah Papua sebagai tanah milik orang Papua ras Melanesia. Orang tua relah berkorban demi mempertahankan tanah Papua sebagai milik orang Papua karena mereka merasa berdosa apabila tanah Papua ini diserahkan kedalam Negara lain yang ber-ras yang berbedah dengan ras Melanesia.

Namun demikian, pada dunia belakangan ini kita telah melihat dan mendengar bahwa, diatas korbanya orang tua Papua itu, masih banyak anak-anak bangsa Papua yang wajahnya bertopeng dengan wajah penjajahan. Masih banyak anak-anak bangsa Papua yang menari-nari dengan wajah bertopeng dan Masih banyak anak-anak bangsa Papua yang bernyanyi-nyanyi dengan memakai topeng penjajahan.

Mari kita lihat, saksikan, dan kembali bertanya;

Apakah benar anak bangsa Papua telah memakai topeng penjajahan? Jawabannya cukup jelas dan mudah sekali kita dapat karena memang hal itu telah terjadi di depan mata manusia dan depan mata alam Papua serta terjadi depan mata tulang-belulang yang ada di bumi Papua. 

 

Apakah di kalangan birokrat, orang Papua telah memakai topeng penjajahan? Jawabannya, kita lihat saja bahwa ternyata banyak orang Papua tanpa memikirkan pengorbanan orang tua yang relah mengorbankan nyawa mereka di tangan para serdadu-sedadu itu dan mulia menari-nari dengan bertopeng penjajahan untuk menindas ras Melanesia itu sendiri. Yang menjadi pertanyaan besar adalah, apakah saudara pernah merasa berdosa sejak saudara mengambil dan memakai topeng penjajahan itu untuk menindas rakyat yang sama ras dengan dirimu? Dalam hal ini saya tidak membutuhkan jawaban namun saya hanya mengharapkan agar bisa sadar bahwa orang tua kita telah dibunuh oleh topeng  yang anda pakai saat ini.

Apakah di kalangan pelajar dan mahasiswa Papua telah memakai topeng penjajahan? Jawabannya kita tidak perlu cari jauh-jauh. Ternyata mahasiswa yang biasa disebut agen perubahan itu saja masih memakai topeng penjajahan untuk menindas teman-teman seperjuangan lain dan menindas rakyatnya sendiri. Yang menjadi pertanyaan besar bagi manusia Papua dan alam Papua adalah? Apakah saudara pernah berpikir bahwa topeng yang saudara pakai atau menggunakan ini tetap akan tercatat dalam agenda Papua dan agenda di surga bahwa “berdosa”?. Apakah saudara pernah bersedih hati atas dibunuhnya orang tua Papua oleh topeng yang anda pakai saat ini? Apakah saudara pernah bersedih hati atas kandungan alam yang dikuras habis oleh topeng yang anda pakai saat ini?. 

 

Pertanyaan-pertanyaan diatas ini saya tidak juga membutuhkan jawaban namun saya hanya mengharapkan kesadaran akan diri, kesadaran akan sukunya, kesadaran akan tanah Papua, kesadaran akan bangsa Papua, dan kesadaran akan ras Melanesia. Dengan demikian, sebagai pendidikan politik dan pendidikan kesadaran, saya hanya mau menuliskan sebuh tulisan keprihatinan dan karena adanya rasa nasionalis terhadap rakyat Papua dan alam Papua.

 

Tugas pokok pelajar dan mahasiswa Papua adalah, kita sekolah/kuliah bukan untuk menjadi buruh di ladangnya penjajahan, bukan untuk berkarya di ladangnya penjajahan, bukan juga untuk menjadi alat negara dari penjajahan tetapi, ingat pelajar dan mahasiswa Papua sekolah untuk menjadi motoris dalam membawah manusia Papua, alam Papua, dan tulang belulang dari penjajahan. Pelajar dan mahasiswa Papua menjadi agen perubahan dalam menjawab kerinduan alam Papua yang ingin keluar dari penjajahan, untuk menjawab kerinduan dari tulang belulang untuk merayakan sebagai hari pahlawan Negara, dan pelajar dan mahasiswa Papua hadir untuk menjawab kerinduan orang tua “manusia Papua” untuk membawah keluar dari segala penindasan. Bukan untuk memakai topeng penjajahan

 

Kawan-kawan pelajar dan mahasiswa Papua perlu ingat bahwa orang tua kita telah dibunuh, alam kita sedang dikuras habis dan kita pun masih dikejar-kejar oleh kaum penjajahan. Apabila ada pelajar dan mahasiswa Papua yang telah menjadi bagian dari penjajahn berarti segera bertobat kembali karena Alam Papua sedang melihat dirimu, tulang-belulang telah menyaksikanmu, dan kerinduan manusia Papua sedang mengejar-ngejar dirimu. Kalau tidak mau kembali untuk merasakan apa yang dirasakan oleh manusia Papua dan alam Papua berarti selamat menanggung dosa umat manusia Papua.

 

Kawan-kawan ingat bahwa, kalau kita (pelajar dan mahasiswa) tidak menjadi agen perubahan bagi alam dan manusia Papua berarti kita siap memikul dosa. Kenapa? Karena, apabila generasi kita juga masih saja hidup dalam tekanan, penindasan, dan penjajahan berarti kita telah gagal atau belum mampu mewujudkan Firman Allah yang mengatakan “manusia harus hidup bebas di atas bumi”.  Maka itu. sebagai generasi muda Papua janganlah memakai topeng penjajahan, jangalah menjadi kaki tangan dari penjajahan karena alam Papua masih menyaksikan dirimu, manusia Papua masih melihat dirimu, tulang belulang Papua masih melihat dirimu, dan mata hari  serta bulan dan bintang juga masih menyaksikan dirimu.

 

Revolusi ada di tangan pelajar dan mahasiswa maka, jangalah mengambil dan memakai topeng penjajahan yang sedang ditawarkan dengan tingginya nilai mata uang. Stop bertopeng dan mari bersatu mengusir penjajahan di atas bumi Papua sebab bumi Papua itu diciptakan oleh ALLAH untuk manusia Papua bisa hidup dengan besas. Dalam kebebasan itulah manusia Papua bisa berekspresikan hidupnya dan bisa berkarya demi kemulian nama ALLAH Sendiri.


REPORTER OF TIMIPOTU NEWS

Publisher: Unknown - 07.34

Melanesia: The Future of Tradition

Western Melanesia, comprising New Guinea, Vanuatu (formerly the New Hebrides), New Caledonia, and the Solomon Islands, has long been one of the most ethnographically investigated regions of the Fourth World. Although the coastal areas have been the sites of contact with European and other Pacific Island cultures since well before the 20th century, many peoples of the rugged and remote interiors, particularly on the island of New Guinea (now politically divided into the independent Commonwealth country of Papua New Guinea in the east and the Indonesian province of Irian Jaya or West Papua in the west), were first directly contacted only after the Second World War. During the 1950s, anthropologists had an unprecedented opportunity to bring modern social analytical techniques to societies that were only then encountering--and under the mildest of conditions--the presence of European colonizers.

The cultural variation in Melanesia, particularly in Papua New Guinea, is unique in the history of human societies. Residents of Papua New Guinea, who number nearly 4 million today, speak one-quarter of the world's languages, around 800 distinct tongues. Many of these languages are spoken by fewer than 1,000 people and many are in danger of disappearing altogether with the spread of two common languages, English and New Guinea Tok Pisin. Fortunately, the Summer Institute of Linguistics, an adjunct to the country's Christian missions, has done a great deal of linguistic work in Papua New Guinea. For more than 30 years, the Institute has documented grammars and lexicons of New Guinea dialects. The Department of Linguistics in the Research School of Pacific and Asian Studies at the Australian National University has also accumulated linguistic data on many Melanesian languages. And most importantly, the overwhelming proportion of Papua New Guinea people are still village dwellers in their traditional land; most of their languages will continue to be spoken and transmitted for the time being.

The resilience of Melanesian cultures, and their capacity to absorb new elements into their cultural repertoire, continues to compel the attention of anthropologists. In the 1950s, Australian anthropologist Peter Lawrence wrote of the now-famous "cargo cults." Cargo cults were the Melanesians' attempt to explain, in their own cultural terms, Western dominance in material wealth and technology. They attributed to westerners a superior form of cult and magic and tried to appropriate it. Cargo cults were the sporadic outbreak of communal ritual innovation in this regard, but the cargo cult as a more enduring feature of Melanesian cultural innovation represented the deep-seated capacity of local Melanesian traditions to borrow new concepts and infuse their cult life with the power of external knowledge. The cargo cult remains a feature of communal cosmology throughout Melanesia and, as Tony Regan shows in his account of the Bougainville rebellion, has played a key role in local people's perception of their disadvantage with respect to the Panguna mine.

Politically, Melanesia is notable for its benign attitude toward the West. With the exceptions of New Caledonia, which Denis Monnerie discusses in his contribution, and West Papua, which is still engaged in a struggle for independence from Indonesia, as Eben Kirksey and Diana Glazebrook remind us in their contributions, no legacy of colonial brutality or wholesale appropriation of land or labor served to radicalize a generation of Melanesian leaders. Residents of Vanuatu have, however, made strenuous efforts to reassert kastom (customary, pre-Colonial village law and practice) against the cultural influence of the English and French. Kastom, as Tim Curtis notes in his contribution, is a political statement of traditional Vanuatuan culture's role in contemporary nation-building. Further, as Tony Regan shows in his contribution on the Solomon Islands, the struggle between ethnic groups looms large in western Melanesia, a function of the way in which the idea of a sovereign national state has influenced local aspirations toward autonomy and cultural distinctiveness.

Stuart Kirsch and Mike Wood remind us that some of the most pressing problems (now receiving increasing international attention) are the environmental concerns of indigenous populations faced with large-scale logging and resource extraction projects on their lands. Papua New Guinea is heavily dependent on the income from foreign-owned resource projects. Some multinational resource companies such as Chevron and Placer, and smaller companies such as Oil Search, have taken seriously1 the idea of a stakeholder-constituted forum for planning local development and securing an economic future for local landowners. These attempts, however encouraging, must be balanced against notable failures in Melanesia, both political (Bougainville) and environmental (the Ok Tedi Mine).

Papua New Guinea has been labelled a "weak state," in which the practices and structures of governance, particularly in remote areas, are tenuous at best. Because of its lack of resources and personnel, the Papua New Guinea government is inclined to cede to resource extraction companies responsibility for the maintenance of social order and the provision of services in such regions. Although resource companies bring to local communities increased opportunities for income, training, and employment, as well as improved educational and health services, they also bring less desirable influences.

Holly Wardlow describes the spread of HIV and other sexually transmitted diseases, an increasingly serious problem in Papua New Guinea today. Anthropologists have focused on Papua New Guinea as an area where sexual activity, both homosexual and heterosexual, was a critical component of ritual and initiatory practices in many places and where gender dichotomies are still salient in everyday life. The effect of STDs on societies in which the sexual act is of such signal cultural significance is a threat not only to the physical wellbeing of these communities but to their cultural values as well.

Three of this issue’s contributions concern West Papua, perhaps the most politically volatile region in Melanesia today, particularly in the wake of East Timor's success in gaining independence from Indonesia. Poorly armed, small in numbers, and without the resources to take advantage of international communication channels, the West Papuan secession movement (OPM) has nevertheless attracted international attention for its cause--Melanesian independence from Indonesia. Indonesia's interest in the region's vast mineral wealth, however, will likely preclude West Papuan independence.

Despite the political, economic, and physical hazards brought about by Melanesia's increasing exposure to a global world, local communities have responded in ways that augment and enhance their cultural identity and uniqueness. Eager to embrace western modes of life, they nevertheless insist on doing so within the framework of their customary laws and their still profound attachment to their ancestral lands. The constitutional protection afforded their cultural laws in the independent countries of Melanesia is the most secure bulwark against threats to their cultural survival.

1. These companies are submitting proposals to the PNG government to address issues of landowner political instability in oil project area.

James Weiner received his Ph.D. in anthropology from The Australian National University in 1984. He conducted fieldwork among the Foi of Papua New Guinea for more than three years. He has been lecturer in anthropology at The Australian National University and the University of Manchester and professor of anthropology at the University of Adelaide. Author of four books and many articles on the Foi, he now works as an independent consultant in Australia. He can be reached at james.weiner@anu.edu.au.

CSQ Issue: 

26.3 (Fall 2002) Melanesia: The Future of Tradition

Author: 

Weiner

James F.

Country: 

Papua New Guinea

Solomon Islands

Vanuatu

Issues: 

Languages and Cultures

Printer-friendly version

Cultural Survival helps Indigenous Peoples around the world defend their lands, languages, and cultures as they deal with issues like the one you’ve just read about.

Learn More

To read about Cultural Survival’s work around the world, click here. To read more articles on the subject use our Search function and explore 40 years of information on Indigenous issues.

Do More

For ways to take action to help Indigenous communities, click here.

Donate

We take on governments and multinational corporations—and they always have more resources than we do—but with the help of people like you, we do win. Your contribution is crucial to that effort. Click here to do your part.

2015 - 12 Month Cultural Survival Calendar

12 Month Calendar featuring Cultural Survival's work advancing Indigenous Peoples' rights around the world
*Free shipping in the United States. $5 for international. 

Publisher: Unknown - 15.34

Sejarah Terbentuknya Republik Maluku Selatan RMS

Sejarah Terbentuknya Republik Maluku Selatan RMS

Sejarah Terbentuknya Republik Maluku Selatan RMS 

Republik Maluku Selatan (RMS) adalah daerah yang diproklamasikan merdeka pada 25 April 1950 dengan maksud untuk memisahkan diri dari Negara Indonesia Timur (saat itu Indonesia masih berupa Republik Indonesia Serikat). Namun oleh Pemerintah Pusat, RMS dianggap sebagai pemberontakan dan setelah misi damai gagal, maka RMS ditumpas tuntas pada November 1950. Sejak 1966 RMS berfungsi sebagai pemerintahan di pengasingan, Belanda.

Pada 25 April 1950 RMS hampir/nyaris diproklamasikan oleh orang-orang bekas prajurit KNIL dan pro-Belanda yang diantaranya adalah Chr. Soumokil bekas jaksa agung Negara Indonesia Timur yang kemudian ditunjuk sebagai Presiden, Ir. J.A. Manusama dan J.H. Manuhutu.

Pemerintah Pusat yang mencoba menyelesaikan secara damai, mengirim tim yang diketuai Dr. Leimena sebagai misi perdamaian ke Ambon. Tapi kemudian, misi yang terdiri dari para politikus, pendeta, dokter dan wartawan, gagal dan pemerintah pusat memutuskan untuk menumpas RMS, lewat kekuatan senjata. Dibentuklah pasukan di bawah pimpinan Kolonel A.A Kawilarang.

Pada 14 Juli 1950 Pasukan ekspedisi APRIS/TNI mulai menumpas pos-pos penting RMS. Sementara, RMS yang memusatkan kekuatannya di Pulau Seram dan Ambon, juga menguasai perairan laut Maluku Tengah, memblokade dan menghancurkan kapal-kapal pemerintah.

Pemberontakan ini berhasil digagalkan secara tuntas pada bulan November 1950, sementara para pemimpin RMS mengasingkan diri ke Belanda. Pada 1951 sekitar 4.000 orang Maluku Selatan, tentara KNIL beserta keluarganya (jumlah keseluruhannya sekitar 12.500 orang), mengungsi ke Belanda, yang saat itu diyakini hanya untuk sementara saja.

RMS di Belanda lalu menjadi pemerintahan di pengasingan. Pada 29 Juni 2007 beberapa pemuda Maluku mengibarkan bendera RMS di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhono pada hari keluarga nasional di Ambon. Pada 24 April 2008 John Watilette perdana menteri pemerintahan RMS di pengasingan Belanda berpendapat bahwa mendirikan republik merupakan sebuah mimpi di siang hari bolong dalam peringatan 58 tahun proklamasi kemerdekaan RMS yang dimuat pada harian Algemeen Dagblad yang menurunkan tulisan tentang antipati terhadap Jakarta menguat.

Tujuan politik RMS sudah berlalu seiring dengan melemahnya keingingan memperjuangkan RMS ditambah tidak adanya donatur yang bersedia menyisihkan dananya, kini hubungan dengan Maluku hanya menyangkut soal sosial ekonomi. Perdana menteri RMS(bermimpi) tidak menutup kemungkinan Maluku akan menjadi daerah otonomi seperti Aceh Kendati tetap menekankan tujuan utama adalah meraih kemerdekaan penuh

Pemimpin pertama RMS
Pemimpin pertama RMS dalam pengasingan di Belanda adalah Prof. Johan Manusama, pemimpin kedua Frans Tutuhatunewa turun pada tanggal 25 april 2009. Kini John Wattilete adalah pemimpin RMS pengasingan di Belanda.

Dr. Soumokil mengasingkan diri ke Pulau Seram. Ia ditangkap di Seram pada 2 Desember 1962, dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan militer, dan dilaksanakan di Kepulauan Seribu, Jakarta, pada 12 April 1966.

RMS di dukung belanda
Oleh karena kemerdekaan RMS yang di Proklamirkan oleh sebagian besar rakyat Maluku, pada tanggal 24 April 1950 di kota Ambon, ditentang oleh Pemerintah RI dibawah pimpinan Sukarno - Hatta, maka Pemerintah RI meng-ultimatum semua para aktifis RMS yang memproklamirkan berdirinya Republik Maluku Selatan untuk menyerahkan diri kepadda pemerintah RI, sehingga semua aktifis RMS itu ditangkapi oleh Pasukan2 Militer yang dikirim dari Pulau Jawa.

Karena adanya penangkapan yang dilakukan oleh militer Pemerintah RI, maka para pimpinan teras RMS tersebut, ber-inisiatif untuk menghindar sementara ke Negeri Belanda, kepindahan para pimpinan RMS ini mendapat bantuan sepenuhnya dari Pemerintah Belanda pada saat itu. Dengan adanya kesediaan bantuan dari Pemerintah Belanda untuk mengangkut sebagian besar rakyat Maluku dengan biaya sepenuhnya dari Pemerintah Belanda, maka sebagian besar rakyat di Maluku yang beragama kristen, memilih dengan kehendaknya sendiri untuk pindah ke Negeri Belanda. Pada waktu itu, Ada lebih dari 15.000 rakyat Maluku yang memilih pindah ke negeri Belanda.

Pindahnya sebagian rakyat maluku ini, oleh Pemerintahan Sukarno-Hatta, diissukan sebagai "PENGUNGSIAN PARA PENDUKUNG RMS", lalu dengan dalih pemberontakan, pemerintah RI menangkapi para Menteri RMS dan para aktifisnya, lalu mereka dipanjarakan dan diadili oleh pengadilan militer RI, dengan hukuman berat bahkan dieksekusi Mati.

Di Belanda, Pemerintah RMS tetap menjalankan semua kebijakan Pemerintahan, seperti Sosial, Politik, Keamanan dan Luar Negeri. Komunikasi antara Pemerintah RMS di Belanda dengan para Menteri dan para Birokrat di Ambon berjalan lancar terkendali. Keadaan ini membuat pemerintahan Sukarno tkdak bisa berpangku tangan menyaksikan semua aktivitas rakyat Maluku, sehingga dikeluarkanlah perintah untuk menangkap seluruh pimpinan dengan semua jajarannya, sehingga pada akhirnya dinyatakanlah bahwa Pemerintah RMS yang berada di Belanda sebagai Pemerintah RMS dalam pengasingan Dengan bekal dokumentasi dan bukti perjuangan RMS, para pendukung RMS membentuk apa yang disebut Pemerintahan RMS di pengasingan.

Pemerintah Belanda mendukung kemerdekaan RMS, Namun di tahun 1978 terjadi peristiwa Wassenaar, dimana beberapa elemen pemerintahan RMS melakukan serangan kepada Pemerintah Belanda sebagai protes terhadap kebijakan Pemerintah Belanda. Oleh Press di Belanda dikatakanlah peristiwa itu sebagai teror yang dilakukan para aktifis RMS di Belanda. Ada yang mengatakan serangan ini disebabkan karena pemerintah Belanda menarik dukungan mereka terhadap RMS. Ada lagi yang menyatakan serangan teror ini dilakukan karena pendukung RMS frustasi, karena Belanda tidak dengan sepenuh hati memberikan dukungan sejak mula. Di antara kegiatan yang di lansir Press Belanda sabagai teror, adalah ketika di tahun 1978 kelompok RMS menyandera 70 warga sipil di gedung pemerintah Belanda di Assen-Wassenaar.

Selama tahun 70an, teror seperti ini dilakukan juga oleh beberapa kelompok sempalan RMS, seperti kelompok Komando Bunuh Diri Maluku Selatan yang dipercaya merupakan nama lain (atau setidaknya sekutu dekat) Pemuda Maluku Selatan Merdeka. Kelompok ini merebut sebuah kereta api dan menyandera 38 penumpangnya di tahun 1975. Ada juga kelompok sempalan yang tidak dikenal yang pada tahun 1977 menyandera 100 orang di sebuah sekolah dan di saat yang sama juga menyandera 50 orang di sebuah kereta api.

Publisher: Unknown - 00.04

Flores Merdeka, Hidup Atau Mati !

Flores Merdeka, Hidup Atau Mati !

FLORES MERDEKA! YA FLORES HARUS MEDEKA! HIDUP ATAU MATI!

KENAPA???????????

ITU KALAU KITA SAYANG ANAK CUCU KITA.

,,,,,,,,,,,,,HARI GINI DI ANTARA KITA MASIH ADA YANG MISKIN? KARENA APA? PEJABAT KITA KORUP. HUKUM KITA LEMAH. MAKA KITA HARUS BERGERAK. BERGERAK DEMI KEBAIKAN KITA BERSAMA.

PENYAKIT UTAMA DI NEGERI KITA INI ADALAH KORUPSI.

PEJABAT PUNYA RUMAH BAGUS??????? ITU KARENA KORUPSI!

PEJABAT PUNYA MOBIL BARU?????????????  ITU KARENA CURI UANG RAKYAT!

ISTRI ANAKNYA MENJADI SOMBONG HIDUP MEWAH??????? ITU KARENA SUAMI ATAU BAPAKNYA KORUPSI!

KELOMPOK BIADAP YANG INI MESTI DIHABISI. KITA TIDAK BISA HANYA BERGANTUNG  PADA SBY SEORANG. DIA MANUSIA. DIA JUGA PUNYA KETERBATASAN. KARENA ITU KITA MESTI AMBIL PERAN. PERANGI KELOMPOK TIKUS ITU.

MERDEKAKAN DIRI KITA DENGAN SEMANGAT DAN TINDAKAN MEMERANGI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME.

JIKA SEMANGAT INI MULAI KITA GALAKAN? MAKA YAKINLAH TUHAN AKAN BERSAMA KITA.

MARI KITA HIDUP MENEBAR BENIH KEBAIKAN DAN  MATI MENINGGALKAN KEMERDEKAAN YANG UTUH BAGI GEREASI PENERUS KITA.

 FLORES BEBAS DARI KKN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Publisher: Unknown - 01.54

Inilah Penghargaan bagi Suku Bangsa Melanesia di Indonesia

West Melanesia United

Pandangan sementara pihak bahwa etnis Melanesia di Indonesia hanya sebagai pelengkap penderita yang tergilas jaman, hanyalah isapan jempol belaka. Karena memang faktanya tidaklah demikian. Indonesia adalah sebuah negeri yang terbuka bagi semua suku dan golongan dan suku untuk bersaing meraih kemajuan. Pemerintah –yang juga direkrut dari berbagai suku dan golongan- hanyalah fasilitator dan regulator agar persaingan meraih kemakmuran itu tidak mengarah kepada homo homini lupus.

Menurut sensus penduduk Tahun 2010, di Indonesia terdapat sekitar 11 juta penduduk dari rumpun bangsa Melanesia. Mereka menghuni hampir 1/3 wilayah Indonesia, yaitu di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Itulah pernyataan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Wisnuwardhana dalam sesi pleno Melanesia Spearhead Group (MSG) Summit di Noumea, New Caledonia, 21/06/2013. Pernyataan itu disampaikan untuk mempererat hubungan Indonesia dengan MSG. 

Pernyataan itu juga untuk menampik kampanye hitam yang dikembangkan kelompok-kelompok politik tertentu di luar maupun di dalam negeri tentang adanya genosida (pemusnahan etnis) Melanesia yang katanya telah berlangsung sistematis di Papua dan Papua Barat sehingga memicu gerakan separatisme di wilayah itu.

West Melanesia United

sebagian warga Papua yang tinggal di DKI Jakarta (Foto: Tempo.co)

Karenanya, delegasi Indonesia dalam MSG Summit yang dipimpin Wisnuwardhana itu mempersilahkan para Menteri Luar Negeri negara-negara MSG (PNG, Vanuatu, Fiji, New Caledonia dan Salomom Island) untuk datang ke Indonesia.

“Untuk memperkuat hubungan Indonesia dengan MSG, Indonesia mempersilahkan para Menteri Luar negeri MSG datang ke Indonesia. Untuk bertukar pengalaman dan memberikan kesempatan untuk melihat dan memahami dengan baik tentang pembangunan di Indonesia, termasuk Papua dan papua Barat.” kata Wisnuwardhana sebagaimana dikutip salah satu media lokal Papua, tabloidjubi.com.

US$ 60 Milyar untuk Papua dan Maluku

Menurut Wisnuwardhana hingga saat ini, Indonesia telah mengalokasikan sekitar US$ 60 M di provinsi Papua, Papua Barat dan Maluku untuk pembangunan koridor ekonomi yang nantinya akan memperkuat relasi ekonomi antara Indonesia dan MSG serta negara-negara anggotanya. Dan untuk dua provinsi di ujung timur Indonesia, yakni Papua dan Papua Barat, selama implementasi Otonomi Khusus, telah dialokasikan dana pembangunan sebesar 48 Triliun Rupiah. Pengalokasian ini, untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi, infrastruktur dan sumberdaya manusia di dua provinsi tersebut.

Wakil Menteri Luar Negeri ini juga menyebutkan bahwa saat ini, 98 persen pejabat pemerintah di Papua dan Papua Barat adalah Orang Asli Papua. Bahkan, dalam UU Otonomi Khusus, secara tegas mengatur bahwa hanya Orang Asli Papua saja yang bisa dipilih sebagai Gubernur di dua provinsi paling timur Indonesia ini.

“Untuk mempromosikan dan melindungi identitas Papua, kami punya regulasi yang mengatur hanya Orang Asli Papua saja yang bisa menjadi gubernur. Dan saat ini 98 persen pejabat pemerintah di Papua dan Papua Barat adalah orang asli Papua.” ujar Wisnuwardhana.

http://tabloidjubi.com/2013/06/21/wisnuwardhana-kunjungan-para-menlu-msg-untuk-memahami-pembangunan-di-indonesia-termasuk-papua/

Apa yang disampaikan oleh delegasi Indonesia dalam Forum MSG summit beberapa waktu lalu itu, bukanlah hasil rekayasa. Karena faktanya, sudah banyak hal yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia bersama Pemprov dan lembaga-lembaga lainnya untuk memajukan dan mensejahterakan orang Papua. Pembangunan terus dipacu, peningkatan SDM terus digenjot, keunikan budaya Papua, tradisi dan keragaman bahasa serta expresi budaya terus dijaga dan dilestarikan.

Kehadiran tokoh-tokoh Papua di jajaran Menteri dan anggota parlemen semakin banyak, demikian juga kader-kader muda di berbagai profesi di tingkat nasional, seperti pengusaha, dokter dan tenaga medis, pilot, atlit, jurnalis, komandan militer, duta besar dan masih banyak lagi.

Dengan demikian, kedatangan delegasi MSG ke Indonesia, khususnya ke Papua akan menyaksikan sendiri dari dekat bahwa apa yang disampaikan oleh delegasi Indonesia dalam sesi pleno Melanesia Spearhead Group (MSG) Summit di Noumea, New Caledonia, 21/06/2013 itu memang begitulah adanya. ***

Publisher: MELANESIA POST - 11.07

Ras Negroid di Asia Tenggara

Ras Negroid di Asia Tenggara

Asia Tenggara memang didominasi oleh ras-ras mongoloid. Itu terlihat dari bentuk rupa orang-orang di kawasan ini yang berciri-ciri bermata sipit, kulit sawo matang, berbadan pendek, rambut lurus, dan memakan nasi. Selain kemiripan fisik dan budaya, yang juga terindianisasi dan tercinanisasi, orang-orang mongoloid di Asia Tenggara juga bernenek moyang sama yang berasal dari Yunnan, Cina dan mengalami beberapa kebudayaan seperti Dongson dan Bacson Hoa Binh yang berasal dari Vietnam.

wikipedia

Keadaan umum yang demikian juga membentuk pandangan bahwa Asia Tenggara sesungguhnya tak ubahnya dengan Asia Timur yang berada di atas Asia Tenggara. Satu negara malah tampak seperti negara Asia Timur, Vietnam yang sejarahnya lekat dengan penjajahan Cina selama 10 abad. Apalagi beberapa etnis di Myanmar pun berbahasa seperti bahasa di Cina meskipun Myanmar merupakan salah satu negara yang terindianisasi. Dan etnis Cina yang senang merantau pun tak segan-segan tinggal di kawasan ini untuk berdagang dan kemudian melakukan asimilasi sehingga tampaklah ciri-ciri mongoloid itu. Bahkan beberapa dari mereka menjadi tokoh penting dalam sebuah negara di Asia Tenggara. Sebut saja Raja Thaksin dari Thailand dan Raden Patah dari Indonesia.

Namun di beberapa negara Asia Tenggara, hidup juga ras kulit hitam (negroid) seperti negrito dan melanesia. Perawakan mereka: berkulit hitam, berambut keriting, berbibir tebal, bertubuh pendek,  gemar berladang, dan tidak memakan nasi. Perawakan mereka ini sama seperti halnya orang-orang di Afrika Tengah, terutama suku Pigmi. Kebanyakan dari mereka tinggal di dalam hutan dan dianggap sebagai orang asli. Keberadaan mereka diyakini sudah ada sejak 60.000 tahun sebelum Masehi (zaman holosen) dan sudah ada sebelum orang-orang mongoloid muncul dan membangun kebudayaan di Asia Tenggara. Kebanyakan meyakini bahwa mereka berasal dari benua Afrika lalu menyeberangi Samudera Hindia dan bertempat di Semenanjung Malaya, Kepulauan Filpina, Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Maluku, Papua, Australia, hingga kepulauan-kepulauan di Pasifik.

wikipedia

Hampir dari mereka sudah dipastikan menjadi etnis minoritas. Jarang mendapatkan perhatian lebih dari pihak minoritas, terutama di pemerintahan. Sebab etnis-etnis ini bisa dikatakan terbelakang. Namun di Indonesia, kasusnya menjadi lain ketika banyak ras negroid bisa tampil di depan publik (pemerintah) lalu melakukan perkawinan silang dengan ras mongoloid. Itulah yang terlihat pada orang-orang dari Kepulauan Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Keduanya merupakan bagian dari Melanesia secara budaya. Namun secara historis dan politis mereka masuk ke dalam Indonesia sejak zaman Majapahit sesuai dengan sumpah Palapa yang diucapkan Gajah Mada. Kemudian kehistorisan itu dilanjutkan oleh Pemerintah Hindia-Belanda ketika berhasil mewujudkan Pax Nederlandica-nya.

Di Malaysia, ras negroid disebut dengan Orang Asli. Sub dari Orang Asli ini ialah Semang. Orang-orang ini sudah ada sejak 200 SM. Jauh sebelum kedatangan orang-orang Melayu yang kebanyakan berasal dari Indonesia. Bahasa yang digunakan ialah bahasa Aslian yang termasuk rumpun bahasa Mon-Khmer. Pekerjaan utama berladang Selain di Malaysia, ras negroid juga berada di Thailand dan disebut dengan orang Mani. Perilaku sama seperti Orang Asli. Di Filipina ada terdapat 4 ras negroid, yaitu Ati, Aeta, Batak, dan Mamanwa. Mereka hidup di hampir seluruh pulau di Filipina seperti di Visayas, Luzon, Palawan, dan Mindanao. Orang-orang ini disebut bernenekmoyangkan orang aborigin di Australia jika melihat dari bentuk rambut. Bahasa yang digunakan pun bermacam-macam.

Di Indonesia, ras negroid yang tersebar mulai dari Nusa Tenggara Timur (Flobamora), Maluku (Nusa Ina-Mlucas), hingga Papua mayoritas beragama Kristen Protestan dan Katolik. Sisanya Islam. Sedangkan di Malaysia dan Thailand animisme dan di Filipina Kristen Katolik dan animisme.

wikipedia.org

 Seperti yang sudah disinggung, kehidupan ras negroid di beberapa negara Asia Tenggara agak terbelakang dan jarang mendapat, kecuali di Indonesia. Meskipun begitu, orang-orang negroid melanesia ini sering melakukan pemberontakan terhadap pemerintah pusat yang didominasi orang-orang mongoloid karena merasa berbeda secara etnis, bahasa, budaya, dan sejarah. Hingga akhirnya lahirlah gerakan pemberontakan memisahkan diri seperti Republik Maluku Selatan (RMS) dan OPM (Organisasi Papua Merdeka).

Publisher: MELANESIA POST - 10.53

Inilah Rumpun Melanesia di Indonesia

Melanesia

Peta kawasan Melanesia

Melanesia (dari bahasa Yunani "pulau hitam") adalah sebuah wilayah yang memanjang dari Pasifik barat sampai ke Laut Arafura, utara dan timur laut Australia. Istilah ini pertama kali digunakan oleh penjelajah Prancis Jules Dumont d'Urville pada 1832 untuk menunjuk ke sebuah kelompok etnis dan pengelompokan pulau-pulau yang berbeda dari Polinesia dan Mikronesia. Sekarang ini, klasifikasi "rasial" Dumont d'Urville dianggap tidak tepat sebab dia menutupi keragaman budaya, linguistik, dan genetik Melanesia dan sekarang ini hanya digunakan untuk penamaan geografis saja.
Negara-negara yang termasuk ke dalam Melanesia yaitu:

•  Fiji
•  Indonesia (wilayah Papua, Maluku dan Nusa Tenggara Timur)
•  Papua Nugini
•  Kepulauan Solomon
•  Vanuatu
•  Kaledonia Baru

Sebagai tambahan, negara Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan Kaledonia Baru (yang merupakan dependensi Perancis) menggunakan istilah ini untuk menggambarkan diri mereka sendiri karena mencerminkan sejarah kolonial dan situasi regional umum yang serupa.

Sumber :  Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

                 http://id.wikipedia.org/wiki/Melanesia

Publisher: MELANESIA POST - 10.14