Organisasi Antar Negara Melanesia Akui Papua Barat

CANBERRA - Organisasi antarnegara Melanesia atau Melanesian Spearhead Group (MSG) memberikan pengakuan terhadap Papua Barat. Hal tersebut dilontarkan oleh Sekretaris Jenderal West Papua National Coalition for Liberation Rex Rumikek.

"Pengakuan Melanesian Spearhead Group (MSG) atas Papua Barat lebih penting dari pada keanggotaan," ujar Rex, seperti dikutip Radio Australia, Rabu (26/6/2013).

Menurut Rex kelompok MSG melakukan pertemuan di Kaledonia Baru pekan lalu. Dalam pertemuan itu, MSG mengakui keberadaan Papua Barat dan menerima permohonan keanggotan dari aktivis Papua itu.
"Dalam komunike akhir mereka, para pemimpin Melanesia mendukung hak yang tak dapat dipungkiri dari rakyat Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri," lanjutnya.

Sebelumnya, pelobi Papua Andy Ayamiseba mengatakan, bila aplikasi keanggotaan diterima maka bisa meningkatkan status Papua Barat yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia.
Sementara usai pertemuan MSG tersebut Rex menyebutkan, "Menjadi anggota tidak terlalu penting karena itu hanya suatu jembatan bagi kami untuk menuju ke PBB. Itu juga penting, tapi yang paling penting adalah pengakuan dari anggota-anggota PBB dan Australia bahwa isu Papua Barat, hak kami untuk menentukan nasib sendiri."

MSG adalah lembaga internasional yang terdiri dari empat negara Melanesia. Negara yang tergabung dalam organisasi ini antara lain Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon dan Vanuatu serta satu partai dari Kaledonia Baru.

Pertama kali dibentuk, lembaga ini tidak lebih sebagai pertemuan politik pada 1983 lalu. Pada 23 Maret 2007, anggota MSG menandatangani pembentukan MSG dan membawa kelompok itu di bawah payung hukum internasional dan memiliki markas di Port Vila, Vanuatu.

Publisher: MELANESIA POST - 18.19

SEJARAH SINGKAT NUSA TENGGARA TIMUR (FLORES)

SEJARAH SINGKAT NTT

Pada masa sesudah tahun 1900, kerajaan-kerajaan yang ada di Nusa Tenggara Timur pada umumnya telah berubah status menjadi status menjadi Swapraja. Swapraja-swapraja tersebut, 10 berada di Pulau Timor ( Kupang, Amarasi, Fatuleu, Amfoang, Molo, Amanuban, Amanatun, Mio mafo, Biboki, Insana) satu di pulau Rote, satu di pulau Sabu, 15 di pulau Sumba ( Kanatang, Lewa-Kanbera, Takundung, Melolo, Rendi Mangili, Wei jelu, Masukaren, Laura, Waijewa, Kodi-Laula, Membora, Umbu Ratunggay, Ana Kalang, Wanokaka, Lambaja), sembilan di pulau Flores (Ende, Lio, Larantuka, Adonara, Sikka, Angada, Riung, Nage Keo, Manggarai), tujuh di pulau Alor-Pantar (Alor, Baranusa, Pantar, Matahari Naik, Kolana, Batu lolang, Purema).

Swapraja-swapraja tersebut terbagi lagi menjadi bagian-bagian yang wilayahnya lebih kecil. Wilayah-wilayah kecil itu disebut Kafetoran-kafetoran.

Zaman Pemerintahan Hindia Belanda


Wilayah Nusa Tenggara Timur pada waktu itu merupakan wilayah hukum dari keresidenan Timor dan daerah takluknya. Keresidenan Timor dan daerah bagian barat (Timor Indonesia pada waktu itu, Flores, Sumba, Sumbawa serta pulau-pulau kecil sekitarnya seperti Rote, Sabu, Alor, Pantar, Lomblen, Adonara, Solor).
Keresidenan Timor dan daerah takluknya berpusat di Kupang, yang memiliki wilayah terdiri dari tiga affdeling (Timor, Flores, Sumba dan Sumbawa), 15 onderafdeeling dan 48 Swapraja. Afdeeling Timor dan pulau-pulau terdiri dari 6 onderafdeeling dengan ibukotanya di Kupang. Afdeeling Flores terdiri dari 5 onder afdeeling dengan ibukotanya di Ende. Yang ketiga adalah Afdeeling Sumbawa dan Sumba dengan ibukota di Raba (Bima). Afdeeling Sumbawa dan Sumba ini tediri dari 4 oder afdeeling.

Keresidenan Timor dan daerah takluknya dipimpin oleh seorang residen, sedangkan afdeeling di pimpin oleh seorang asisten residen. Asisten residen ini membawahi Kontrolir atau Controleur dan Geraghebber sebagai pemimpin Onder afdeeling. Asisten residen , kontrolir dan gezaghebber adalah pamong praja Kolonial Belanda. Para kepala onder afdeeling yakni kontrolir dibantu oleh pamong praja bumi putra ber pangkat Bestuurs assistant. (Ch. Kana, 1969,hal . 49-51).

Zaman Pendudukan Jepang (1942-1945)

Pada tanggal 8 Maret 1942 komando angkatan perang Belanda di Indonesia menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Dengan demikian secara resmi Jepang menggantikan Belanda sebagai pemegang kekuasaan di Indonesia. Untuk Indonesia bagian timur termasuk wilayah Indonesia. Bagian Timur wilayah NTT berada di bawah kekuasaan angkatan laut Jepang (Kaigun) yang berkedudukan di Makasar. Adapun dalam rangka menjalankan pemerintahan di daerah yang diduduki Kaigun menyusun pemerintahannya. Untuk wilayah Indonesia bagian Timur dikepalai oleh Minseifu yang berkedudukan di Makasar. Di bawah Minseifu adalah Minseibu yang untuk daerah Nusa Tenggara Timur termasuk ke dalam Sjoo Sunda Shu (Sunda Kecil) yang berada di bawah pimpinan Minseifu Cokan Yang berkedudukan di Singaraja.

Disamping Minseibu Cokan terdapat dewan perwakilan rakyat yang disebut Syoo Sunda Sukai Yin. Dewan ini juga berpusat di Singaraja. Diantaranya anggota dewan ini yang berasal dari Nusa Tenggara Timur adalah raja Amarasi H.A. Koroh dan I.H. Doko. Untuk pemerintahan di daerah-daerah nampaknya tidak banyak mengalami perubahan, hanya istilah-istilah saja yang diruba. Bekas wilayah afdeeling dirubah menjadi Ken dan di NTT ada tiga Ken yakni Timor Ken, Flores Ken dan Sumba Ken. Ken ini masing-masing dikepalai oleh Ken Kanrikan. Sedangkan tiap Ken terdiri dari beberapa Bunken (sama dengan wilayah onder afdeeling) yang dikepalai dengan Bunken Karikan. Di bawah wilayah Bunken adalah swapraja-swapraja yang dikepalai oleh raja-raja dan pemerintahan swapraja ke bawah sampai ke rakyat tidak mengalami perubahan.

Zaman Kemerdekaan (1945-1975).

Setelah Jepang menyerah, Kepala Pemerintahan Jepang (Ken Kanrikan) di Kupang memutuskan untuk menyerahkan pemerintahan atas Kota Kupang kepada tiga orang yakni Dr.A.Gakeler sebagai walikota, Tom Pello dan I.H.Doko. Namun hal ini tidak berlangsung lama, karena pasukan NICA segera mengambil alih pemerintahan sipil di NTT, dimana susunan pemerintahan dan pejabat-pejabatnya sebagian besar adalah pejabat Belanda sebelum perang dunia II. Dengan demikian NTT menjadi daerah kekuasaan Belanda lagi, sistem pemerintahan sebelum masa perang ditegakkan kembali. Pada tahun 1945 kaum pergerakan secara sembunyi-sembunyi telah mengetahui perjuangan Republik Indonesia melalui radio. Oleh karena itu kaum pegerakan menghidupkan kembali Partai Perserikatan Kebangsaan Timor yang berdiri sejak tahun 1937 dan kemudian berubah menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Perjuangan politik terus berlanjut, sampai pada tahun 1950 dimulai pase baru dengan dihapusnya dewan raja-raja. Pada bulan Mei 1951 Menteri Dalam Negeri NIT mengangkat Y.S. Amalo menjadi Kepala Daeraah Timor dan kepulauannya menggantikan H.A.Koroh yang wafat pada tanggal 30 Maret 1951. Pada waktu itu daerah Nusa Tenggara Timur termasuk dalam wilayah Propinsi Sunda Kecil.

Berdasarkan atas keinginan serta hasrat dari rakyat Daerah Nusa Tenggara, dalam bentuk resolusi, mosi, pernyataan dan delegasi-delegasi kepada Pemerintahan Pusat dan Panitia Pembagian Daerah yang dibentuk dengan Keputusan Presiden No.202/ 1956 perihal Nusa Tenggara, pemerintah berpendapat suda tiba saatnya untuk membagi daerah Propinsi Nusa Tenggara termasuk dalam Peraturan Pemerintahan RIS no. 21 tahun 1950, (Lembaran Negara RIS tahun 1950 No.59) menjadi tiga daerah tingkat I dimaksud oleh undang-undang No.I tahun 1957. Akhirnya berdasarkan undang-undang No.64/1958 propinsi Nusa Tenggara di pecah menjadi Daerah Swa tantra Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur meliputi daerah Flores, Sumba dan Timor.

Berdasarkan undang-undang No.69/ 1958 tentang pembentukan daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, maka daerah Swa tantra Tingkat I Nusa Tenggara Timur dibagi menjadi 12 Daerah Swatantra Tingkat II ( Monografi NTT, 1975, hal. 297). Adapun daerah swatantra tingkat II yang ada tersebut adalah : Sumba Barat, Sumba Timur, Manggarai, Angada, Ende, Sikka, Flores Timur, Alor, Kupang, Timo Tengah Selatan, Timor Tengah Utara dan Belu.
Dengan keluarnya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Daswati I Nusa Tenggara Timur tertanggal 28 Februari 1962 No.Pem.66/1/2 yo tanggal 2 juli 1962 tentang pembentukan kecamatan di Daerah Swatantra Tingkat I Nusa Tenggara Timur, maka secara de facto mulai tanggal 1Juli 1962 swapraja-swapraja dihapuskan (Monografi NTT, Ibid, hal. 306). Sedangkan secara de jure baru mulai tanggal 1 September 1965 dengan berlakunya undang-undang no. 18 tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Pada saat itu juga sebutan Daerah Swatantra Tingkat I Nusa Tenggara Timur dirubah menjadi Propinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan Daerah Swatantra Tingkat II dirubah menjadi Kabupaten.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur di Kupang, tanggal 20 Juli 1963 No.66/1/32 mengenai pembentukan kecamatan , maka Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan 12 Daerah Tingkat II dibagi menjadi 90 kecamatan dan 4.555 desa tradisional, yakni desa yang bersifat kesatuan geneologis yang kemudian dirubah menjadi desa gaya baru.

Pada tahun 2003 wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari 16 Kabupaten dan Satu Kota . Kabupaten-kabupaten dan Kota tersebut adalah : Sumba Barat, Sumba Timur, Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara , Belu, Alor, Lembata, Flores Timur, Sikka, Ende, Angada, Manggarai, Rote Ndao, Manggarai Barat dan Kota Kupang. Dari 16 Kabupaten dan satu kota tersebut terbagi dalam 197 kecamatan dan 2.585 desa/kelurahan.

(Disarikan dari buku ” Sejarah Daerah Nusa Tenggara Timur ” Proyek Penelitian dan Pencetakan Kebudayaan Daerah 1977/1978).

Apa Benar Begitu ? Mohon Masukannya untuk meluruskan sejarahnya. Thanks.

Publisher: MELANESIA POST - 02.12

Geng Motor SATUDARAH MALUKU di Belanda

Mungkin banyak yang belum mengetahui bahwa ada Geng Motor besar di Belanda yang berasal dari Maluku yang mempunyai peranan di Belanda dan sangat di segani disana.

SATUDARAH MALUKU itu lah yang terpampang di rompi kulit mereka, apakah mereka membawa nama Indonesia… Tidak mereka tidak membawa nama Indonesia.

Mereka lebih sering membawa bendera RMS setiap ada acara di Belanda, di Belanda SATUDARAH sudah sejajar dengan Hels Angels karena mereka sering membuat keributan dan meresahkan warga di belanda (Cuplikan Video saat penangkapan beberapa anggota SATUDARAH di belanda klik disini)

Mereka juga mempunyai website resmi http://www.satudarahmc.nl

Inilah sebagian dari foto-foto yang saya dapat dari situs berita di Belanda.

SATUDARAH mengibarkan bendera RMS

Burn out di tengah jalan

Satu Darah MC

Satu Darah MC

Satu Darah MC

Satu Darah MC

Nah ini Basecampnya

Gimana rekan-rekan dan sahabat semua monggo di tunggu komentarnya…

Lampiran video dan berita-berita satudarah di Belanda

 

Publisher: Unknown - 08.19

NEGARA-NEGARA MELANESIA GALANG DUKUNGAN UNTUK KEMBALIKAN KEBEBASAN PAPUA BARAT

Dukungan Melanesia untuk Papua Barat bebas selalu tinggi

Penulis : Victor Mambor

Editor : -Wandikbonak

Melanesia Countries

 

Jayapura, 18/3 (Jubi-NewMatilda)-Pemimpin Papua Nugini dan negara Melanesia lainnya menunjukkan dukungan mereka untuk pembebasan Papua Barat. Bob Carr bergerak melawan arus regional, tulis Airileke Ingram dan Jason MacLeod

Dukungan Melanesia untuk Pembebasan Papua Barat selalu tinggi. Berjalan di seluruh Papua Nugini Anda akan sering mendengar orang berkata bahwa Papua Barat dan Papua Nugini adalah “Wanpela Graun” – satu tanah – dan bahwa Papua Barat di sisi lain perbatasan adalah keluarga dan kerabat.

Di Kepulauan Solomon, Kanaky, Vanuatu dan Fiji orang akan memberitahu Anda bahwa “Melanesia belum bebas sampai Papua Barat bebas”. Masyarakat di bagian Pasifik ini sangat menyadari bahwa orang Papua Barat terus hidup di bawah ancaman senjata.

Kemungkinan Perubahan.

Rabu terakhir 6 Maret 2013, Powes Parkop, Gubernur Distrik Ibu Kota Nasional, Papua Nugini menancapkan “warna” nya tegas ke “tiang”. Di depan kerumunan 3000 orang Gubernur Parkop menegaskan bahwa “tidak ada pembenaran, sejarah hukum, agama, atau moral bagi pendudukan Indonesia di Papua Barat”.

Menyambut pemimpin Papua, Benny Wenda, yang berada di Papua New Guinea sebagai bagian dari tur global, Gubernur mengatakan bahwa saat Wenda berada di Papua New Guinea, “tidak ada yang akan menangkapnya, tidak ada yang akan menghentikannya, dan ia dapat merasa bebas untuk mengatakan apa yang ingin ia katakan. ” Ini merupakan hak dasar yang ditolak di Papua Barat, yang terus menerus ditangkap, disiksa dan dibunuh hanya karena warna kulit mereka.

Gubernur Parkop, yang merupakan anggota dari Parlemen Internasional untuk Papua Barat, yang kini memiliki perwakilan di 56 negara, melanjutkan kegiatannya dengan meluncurkan kampanye Pembebasan Papua Barat. Dia berjanji untuk membuka kantor, mengibarkan bendera Bintang Kejora dari City Hall dan menjanjikan dukungannya untuk tur musisi Melanesia untuk Pembebasan Papua Barat.

Gubernur Parkop Tak Lagi Sendirian di Melanesia Menyerukan Perubahan.

Tahun lalu Perdana Menteri Papua Nugini, Peter O’Neil “merusak” tradisi hubungan dengan Indonesia setelah mengingatkan publik dengan memberikan respon terhadap Pemerintah Indonesia atas kekerasan negara yang sedang berlangsung, pelanggaran hak asasi manusia dan kegagalan pemerintahan. Tergerak oleh 4000 perempuan dari Gereja Lutheran, O’Neill mengatakan kekhawatirannya tentang HAM terhadap pemerintah Indonesia.

Sekarang Gubernur Parkop ingin menemani Perdana Menteri dalam kunjungan ke Indonesia untuk mempresentasikan gagasannya kepada Indonesia tentang cara memecahkan konflik Papua Barat sekali dan untuk semua.

Komentator terkenal PNG, Emmanuel Narakobi berkomentar di blog-nya tentang usulan pendekatan multi-cabang dari Parkop, bagaimana memobilisasi opini publik di PNG tentang Papua Barat. “Mungkin adalah pertama kalinya saya mendengar rencana yang sebenarnya tentang bagaimana mengatasi masalah ini (Papua Barat)”. Melalui radio Gubernur Parkop menuduh Menteri Luar Negeri Australia Bob Carr tidak serius menangani isu Papua Barat, melainkan “membersihkannya di bawah karpet.”

Di Vanuatu, partai-partai oposisi, Malvatumari Nasional Dewan Chiefs dan uskup Anglikan dari Vanuatu serta Pendeta James Ligo mendesak pemerintah Vanuatu untuk mengubah posisi mereka terhadap isu Papua Barat. Ligo baru-baru ini berada di Sidang Dewan Gereja Pasifik di Honiara, Kepulauan Solomon, yang mengeluarkan sebuah resolusi mendesak Dewan Gereja Dunia untuk menekan PBB untuk mengirim tim pemantau ke wilayah Papua Indonesia.

“Kita tahu bahwa Vanuatu telah mengambil sisi-langkah itu (masalah Papua Barat) dan kita tahu bahwa pemerintah kita mendukung status pengamat di Indonesia pada MSG (Melanesian Spearhead Group), kita tahu itu. Tapi sekali lagi, kami juga percaya bahwa sebagai gereja kami memiliki hak untuk mengadvokasi dan terus mengingatkan negara-negara dan para pemimpin kita untuk khawatir tentang saudara-saudara Papua Barat kami yang menderita setiap hari.” kata Ligo.

Masyarakat Papua Barat juga mengorganisir diri mereka, bukan hanya di dalam negeri di mana kemarahan moral terhadap kekerasan negara Indonesia yang sedang berlangsung, tetapi juga di regional. Sebelum kunjungan Benny Wenda ke Papua Nugini, perwakilan Koalisi Nasional Papua Barat untuk Kemerdekaan yang berbasis di Vanuatu resmi diajukan untuk mendapatkan status pengamat di MSG dalam pertemuan MSG tahun ini yang dijadwalkan akan digelar di New Kaledonia pada bulan Juni. New Caledonia, tentu saja, adalah rumah lain dari perjalanan panjang perjuangan penentuan nasib sendiri bangsa-bangsa Melanesia. Di Vanuatu Benny Wenda menambahkan dukungan untuk langkah tersebut, dengan menyerukan pada organisasi perlawanan Papua yang berbeda untuk mendukung “agenda bersama untuk kebebasan”. Sebuah keputusan tentang apakah Papua Barat akan diberikan status pengamat pada pertemuan MSG tahun ini akan dilakukan secepatnya.

Di Australia Bob Carr mungkin mencoba untuk meredam semakin besarnya dukungan publik untuk Pembebasan Papua Barat tapi di Melanesia arus bergerak ke arah yang berlawanan.*

Sumber http://newmatilda.com/2013/03/18/melanesians-line-back-free-west-papua

Publisher: MELANESIA POST - 11.28

Inilah Penghargaan bagi Suku Bangsa Melanesia di Indonesia

West Melanesia United

Pandangan sementara pihak bahwa etnis Melanesia di Indonesia hanya sebagai pelengkap penderita yang tergilas jaman, hanyalah isapan jempol belaka. Karena memang faktanya tidaklah demikian. Indonesia adalah sebuah negeri yang terbuka bagi semua suku dan golongan dan suku untuk bersaing meraih kemajuan. Pemerintah –yang juga direkrut dari berbagai suku dan golongan- hanyalah fasilitator dan regulator agar persaingan meraih kemakmuran itu tidak mengarah kepada homo homini lupus.

Menurut sensus penduduk Tahun 2010, di Indonesia terdapat sekitar 11 juta penduduk dari rumpun bangsa Melanesia. Mereka menghuni hampir 1/3 wilayah Indonesia, yaitu di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Itulah pernyataan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Wisnuwardhana dalam sesi pleno Melanesia Spearhead Group (MSG) Summit di Noumea, New Caledonia, 21/06/2013. Pernyataan itu disampaikan untuk mempererat hubungan Indonesia dengan MSG. 

Pernyataan itu juga untuk menampik kampanye hitam yang dikembangkan kelompok-kelompok politik tertentu di luar maupun di dalam negeri tentang adanya genosida (pemusnahan etnis) Melanesia yang katanya telah berlangsung sistematis di Papua dan Papua Barat sehingga memicu gerakan separatisme di wilayah itu.

West Melanesia United

sebagian warga Papua yang tinggal di DKI Jakarta (Foto: Tempo.co)

Karenanya, delegasi Indonesia dalam MSG Summit yang dipimpin Wisnuwardhana itu mempersilahkan para Menteri Luar Negeri negara-negara MSG (PNG, Vanuatu, Fiji, New Caledonia dan Salomom Island) untuk datang ke Indonesia.

“Untuk memperkuat hubungan Indonesia dengan MSG, Indonesia mempersilahkan para Menteri Luar negeri MSG datang ke Indonesia. Untuk bertukar pengalaman dan memberikan kesempatan untuk melihat dan memahami dengan baik tentang pembangunan di Indonesia, termasuk Papua dan papua Barat.” kata Wisnuwardhana sebagaimana dikutip salah satu media lokal Papua, tabloidjubi.com.

US$ 60 Milyar untuk Papua dan Maluku

Menurut Wisnuwardhana hingga saat ini, Indonesia telah mengalokasikan sekitar US$ 60 M di provinsi Papua, Papua Barat dan Maluku untuk pembangunan koridor ekonomi yang nantinya akan memperkuat relasi ekonomi antara Indonesia dan MSG serta negara-negara anggotanya. Dan untuk dua provinsi di ujung timur Indonesia, yakni Papua dan Papua Barat, selama implementasi Otonomi Khusus, telah dialokasikan dana pembangunan sebesar 48 Triliun Rupiah. Pengalokasian ini, untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi, infrastruktur dan sumberdaya manusia di dua provinsi tersebut.

Wakil Menteri Luar Negeri ini juga menyebutkan bahwa saat ini, 98 persen pejabat pemerintah di Papua dan Papua Barat adalah Orang Asli Papua. Bahkan, dalam UU Otonomi Khusus, secara tegas mengatur bahwa hanya Orang Asli Papua saja yang bisa dipilih sebagai Gubernur di dua provinsi paling timur Indonesia ini.

“Untuk mempromosikan dan melindungi identitas Papua, kami punya regulasi yang mengatur hanya Orang Asli Papua saja yang bisa menjadi gubernur. Dan saat ini 98 persen pejabat pemerintah di Papua dan Papua Barat adalah orang asli Papua.” ujar Wisnuwardhana.

http://tabloidjubi.com/2013/06/21/wisnuwardhana-kunjungan-para-menlu-msg-untuk-memahami-pembangunan-di-indonesia-termasuk-papua/

Apa yang disampaikan oleh delegasi Indonesia dalam Forum MSG summit beberapa waktu lalu itu, bukanlah hasil rekayasa. Karena faktanya, sudah banyak hal yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia bersama Pemprov dan lembaga-lembaga lainnya untuk memajukan dan mensejahterakan orang Papua. Pembangunan terus dipacu, peningkatan SDM terus digenjot, keunikan budaya Papua, tradisi dan keragaman bahasa serta expresi budaya terus dijaga dan dilestarikan.

Kehadiran tokoh-tokoh Papua di jajaran Menteri dan anggota parlemen semakin banyak, demikian juga kader-kader muda di berbagai profesi di tingkat nasional, seperti pengusaha, dokter dan tenaga medis, pilot, atlit, jurnalis, komandan militer, duta besar dan masih banyak lagi.

Dengan demikian, kedatangan delegasi MSG ke Indonesia, khususnya ke Papua akan menyaksikan sendiri dari dekat bahwa apa yang disampaikan oleh delegasi Indonesia dalam sesi pleno Melanesia Spearhead Group (MSG) Summit di Noumea, New Caledonia, 21/06/2013 itu memang begitulah adanya. ***

Publisher: MELANESIA POST - 11.07

Ras Negroid di Asia Tenggara

Ras Negroid di Asia Tenggara

Asia Tenggara memang didominasi oleh ras-ras mongoloid. Itu terlihat dari bentuk rupa orang-orang di kawasan ini yang berciri-ciri bermata sipit, kulit sawo matang, berbadan pendek, rambut lurus, dan memakan nasi. Selain kemiripan fisik dan budaya, yang juga terindianisasi dan tercinanisasi, orang-orang mongoloid di Asia Tenggara juga bernenek moyang sama yang berasal dari Yunnan, Cina dan mengalami beberapa kebudayaan seperti Dongson dan Bacson Hoa Binh yang berasal dari Vietnam.

wikipedia

Keadaan umum yang demikian juga membentuk pandangan bahwa Asia Tenggara sesungguhnya tak ubahnya dengan Asia Timur yang berada di atas Asia Tenggara. Satu negara malah tampak seperti negara Asia Timur, Vietnam yang sejarahnya lekat dengan penjajahan Cina selama 10 abad. Apalagi beberapa etnis di Myanmar pun berbahasa seperti bahasa di Cina meskipun Myanmar merupakan salah satu negara yang terindianisasi. Dan etnis Cina yang senang merantau pun tak segan-segan tinggal di kawasan ini untuk berdagang dan kemudian melakukan asimilasi sehingga tampaklah ciri-ciri mongoloid itu. Bahkan beberapa dari mereka menjadi tokoh penting dalam sebuah negara di Asia Tenggara. Sebut saja Raja Thaksin dari Thailand dan Raden Patah dari Indonesia.

Namun di beberapa negara Asia Tenggara, hidup juga ras kulit hitam (negroid) seperti negrito dan melanesia. Perawakan mereka: berkulit hitam, berambut keriting, berbibir tebal, bertubuh pendek,  gemar berladang, dan tidak memakan nasi. Perawakan mereka ini sama seperti halnya orang-orang di Afrika Tengah, terutama suku Pigmi. Kebanyakan dari mereka tinggal di dalam hutan dan dianggap sebagai orang asli. Keberadaan mereka diyakini sudah ada sejak 60.000 tahun sebelum Masehi (zaman holosen) dan sudah ada sebelum orang-orang mongoloid muncul dan membangun kebudayaan di Asia Tenggara. Kebanyakan meyakini bahwa mereka berasal dari benua Afrika lalu menyeberangi Samudera Hindia dan bertempat di Semenanjung Malaya, Kepulauan Filpina, Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Maluku, Papua, Australia, hingga kepulauan-kepulauan di Pasifik.

wikipedia

Hampir dari mereka sudah dipastikan menjadi etnis minoritas. Jarang mendapatkan perhatian lebih dari pihak minoritas, terutama di pemerintahan. Sebab etnis-etnis ini bisa dikatakan terbelakang. Namun di Indonesia, kasusnya menjadi lain ketika banyak ras negroid bisa tampil di depan publik (pemerintah) lalu melakukan perkawinan silang dengan ras mongoloid. Itulah yang terlihat pada orang-orang dari Kepulauan Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Keduanya merupakan bagian dari Melanesia secara budaya. Namun secara historis dan politis mereka masuk ke dalam Indonesia sejak zaman Majapahit sesuai dengan sumpah Palapa yang diucapkan Gajah Mada. Kemudian kehistorisan itu dilanjutkan oleh Pemerintah Hindia-Belanda ketika berhasil mewujudkan Pax Nederlandica-nya.

Di Malaysia, ras negroid disebut dengan Orang Asli. Sub dari Orang Asli ini ialah Semang. Orang-orang ini sudah ada sejak 200 SM. Jauh sebelum kedatangan orang-orang Melayu yang kebanyakan berasal dari Indonesia. Bahasa yang digunakan ialah bahasa Aslian yang termasuk rumpun bahasa Mon-Khmer. Pekerjaan utama berladang Selain di Malaysia, ras negroid juga berada di Thailand dan disebut dengan orang Mani. Perilaku sama seperti Orang Asli. Di Filipina ada terdapat 4 ras negroid, yaitu Ati, Aeta, Batak, dan Mamanwa. Mereka hidup di hampir seluruh pulau di Filipina seperti di Visayas, Luzon, Palawan, dan Mindanao. Orang-orang ini disebut bernenekmoyangkan orang aborigin di Australia jika melihat dari bentuk rambut. Bahasa yang digunakan pun bermacam-macam.

Di Indonesia, ras negroid yang tersebar mulai dari Nusa Tenggara Timur (Flobamora), Maluku (Nusa Ina-Mlucas), hingga Papua mayoritas beragama Kristen Protestan dan Katolik. Sisanya Islam. Sedangkan di Malaysia dan Thailand animisme dan di Filipina Kristen Katolik dan animisme.

wikipedia.org

 Seperti yang sudah disinggung, kehidupan ras negroid di beberapa negara Asia Tenggara agak terbelakang dan jarang mendapat, kecuali di Indonesia. Meskipun begitu, orang-orang negroid melanesia ini sering melakukan pemberontakan terhadap pemerintah pusat yang didominasi orang-orang mongoloid karena merasa berbeda secara etnis, bahasa, budaya, dan sejarah. Hingga akhirnya lahirlah gerakan pemberontakan memisahkan diri seperti Republik Maluku Selatan (RMS) dan OPM (Organisasi Papua Merdeka).

Publisher: MELANESIA POST - 10.53

West Melanesia News And Media Online

Contact :
E-Mail   : westmelanesia.online@gmail.com, melanesiapost@gmail.com
Web      : http://westmelanesia.blogspot.com
               htttp://westmelanesia.blog.com
               http://melanesiapost.blog.com
               http://melanesiaunited.wordpress.com
               

Publisher: Unknown - 09.04